Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kalah Lawan Uni Eropa soal Nikel, Jokowi Titahkan ke Menlu Jangan Mundur
Pemerintah akan terus melakukan hilirisasi industri yang diyakini akan menjadi lompatan besar peradaban negara. Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI Perjuangan, Selas (10/01/2023), di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Menurut Jokowi, Indonesia harus berani, tidak boleh mundur, dan tidak boleh takut. Pasalnya, kekayaan […]
-
Jika Ekspor Konsetrat Tembaga Distop Tahun Ini, Begini Nasib Freeport dan Amman
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan bakal melarang ekspor konsentrat tembaga pada pertengahan tahun 2023. Hal ini menyusul pernyataan Presiden Jokowi pada Desember 2022 yang lalu untuk menyetop ekspor bijih bauksit. Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhappi), Rizal Kasli menjelaskan, jika moratorium ekspor konsentrat tembaga dipaksakan di saat pembangunan smelter belum selesai, ada potensi PT Freeport […]
-
Bayar Pajak Royalti Batubara 80%-90% Lebih Tinggi, Ada Usulan Revisi Formula HBA
Bayar royalti lebih tinggi, kalangan pengusaha batubara mengusulkan revisi formulasi Harga Batubara Acuan (HBA). Dengan mengacu pada HBA saat ini, pengusaha tambang batubara mengklaim membayarkan pajak royalti 80%-90% lebih tinggi dari yang seharusnya. Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menjelaskan, pasca invasi Rusia ke Ukraina Februari 2022 silam, harga batubara Eropa naik […]
-
Dear Karyawan, Ada Perhitungan Pajak Penghasilan Baru Lho!
irektorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menyusun format baru penghitungan pemungutan dan pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan atau PPh 21. Format penghitungan ini memanfaatkan tarif efektif rata-rata (TER). Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, tujuan penggunaan format perhitungan TER ini untuk memudahkan menyederhanakan perhitungan serta mempermudah para wajib pajak untuk menghitung PPh 21 yang […]
-
DJP Bakal Tunjuk Pihak Ketiga Pungut Pajak Aset Kripto
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan bakal menunjuk pihak ketiga untuk memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan aset kripto. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2022 yang merupakan turunan dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). “Dalam pasal 32 UU HPP ada ketentuan bahwa […]
Got any book recommendations?
WA only