Mindblown: a blog about philosophy.

Kotabaru – Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengedukasi masyarakat agar mendaftarkan lahan miliknya untuk disertifikatkan melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). “Sebagian masyarakat di perdesaan enggan menyertifikatkan lahan mereka karena khawatir ditarik pajak,” kata staf Bagian Penetapan Hak Atas Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan Mukhlis Erpani, dilaporkan Kamis. Dia menjelaskan, sebagian […]

JAKARTA – Ketentuan mengenai pengawasan pelaksanaan peraturan daerah (perda) pajak dan retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya akan diperinci dalam RPP KUPDRD. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (11/11/2022). Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) sudah menjadi amanat dari Pasal 99 ayat (7) […]

Jakarta: Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan aset kripto merupakan potensi aset digital yang dapat memberikan kontribusi positif bagi Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari perolehan pajak yang didapatkan negara dari perdagangan aset kripto.   “Kalau kita lihat PPh dan PPN bagi penjual aset dan pembeli masih sedikit dibandingkan Korea Selatan yang mencapai 20 persen […]

JAKARTA – DDTC Fiscal Research & Advisory (FRA) resmi merilis hasil penelitian tentang optimalisasi kepatuhan pajak UMKM pada ekosistem digital pada hari ini, Kamis (10/11/2022). Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Policy Note bertajuk Rekomendasi Kebijakan atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak UMKM dalam Ekosistem Digital: Perspektif dan Suara dari Pelaku UMKM. Partner of DDTC Fiscal Research & Advisory B. Bawono […]

JAKARTA – Pemerintah daerah (Pemda) didorong untuk menerima pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik. Hal ini tercantum dalam Pasal 60 ayat (3) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RPP KUPDRD) yang baru saja dipublikasikan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK). “Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat […]