Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jokowi Mau Larang Ekspor Timah, Ini Catatan Kadin
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia buka suara terhadap manuver Presiden Joko Widodo yang berencana melarang ekspor timah pada akhir tahun ini. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi yang juga menjabat sebagai (PJS) Wakil Ketua Umum Bidang ESDM Kadin Indonesia Carmelita Hartoto menilai hilirisasi timah harus dilakukan secara bertahap sebelum pemerintah memutuskan […]
-
Repatriasi Tax Amnesty Jilid II Tinggal Sepekan, Sri Mulyani Wanti-Wanti Wajib Pajak
JAKARTA — Batas waktu pelaksanaan repatriasi program pengungkapan sukarela atau PPS tersisa satu pekan lagi. Wajib pajak yang menyatakan komitmen repatriasi harus segera menarik dananya ke dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS Wajib Pajak, batas waktu pelaksanaan repatriasi aset jatuh pada 30 September 2022. Artinya, terdapat waktu […]
-
Pajak E-Commerce Bisa Disrupsi Pertumbuhan Ekonomi Digital
JAKARTA – Penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) di setiap transaksi e-commerce bisa mendisrupsi pertumbuhan ekonomi digital nasonal. Alasannya, aturan ini bisa membuat transaksi e-commerce bekurang, karena para merchant bisa menarik diri dari e-commerce dan memilih kembali berjualan offline. Padahal, selama ini, otot ekonomi digital Indonesia adalah e-commerce. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tahun 2021, […]
-
DJP Ingatkan Wajib Pajak, Ada Asas Ultimum Remedium pada Persidangan
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan adanya penerapan asas ultimum remedium pada tahap persidangan. Penerapan ini memungkinkan penuntutan tanpa disertai penjatuhan pidana penjara. Dalam Taxlive yang mengusung tema Ultimum Remedium pada Tindak Pidana Perpajakan, Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Giyarso mengatakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 44B Ayat (2a), (2b), dan (2c) UU KUP baru ada setelah […]
-
DJPb: Akselerasi Belanja APBN di Sumbar Perlu Digenjot untuk Kendalikan Inflasi
PADANG – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatra Barat menyatakan akselerasi belanja APBN di daerah perlu dilaksanakan sebagai upaya pengendalian inflasi dari sektor kebijakan fisikal. Kakanwil DJPb Provinsi Sumbar Heru Pudyo Nugroho mengatakan kendati belanja APBN perlu digenjot, namun kepada pemerintah daerah tetap harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian […]
Got any book recommendations?
WA only