Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pembaruan Kode Cap Fasilitas PPN di Aplikasi e-Faktur, Ini Kata DJP
Ditjen Pajak (DJP) akan menyesuaikan aplikasi e-faktur dengan peraturan terbaru pajak pertambahan nilai (PPN). Hal tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (16/5/2022). Salah satu penyesuaiannya menyangkut ketentuan pemberian fasilitas PPN. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan keterangan atau kode cap fasilitas PPN akan terus diperbarui sesuai dengan peraturan perundang-undangan […]
-
Jika Ini Terjadi, Kepala KPP Bisa Batalkan Penerbitan SP2DK
Kepala kantor pelayanan pajak (KPP) berwenang membatalkan penerbitan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK). Kewenangan tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (17/5/2022). Untuk pengawasan, kepala KPP berwenang melaksanakan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK) dengan penerbitan SP2DK melalui sistem informasi pengawasan dan ditandatangani kepala KPP. Namun, kepala […]
-
Pengusaha Bisa Ikuti PPS di Sisa Waktu, Apindo: Pajak Itu Bukan Beban
Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II menggelar sosialisasi program pengungkapan sukarela (PPS). Kegiatan yang digelar secara tatap muka ini mengundang peserta dari kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Surakarta. Total, ada 47 pengusaha yang hadir. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II Slamet Sutantyo mengapresiasi kehadiran para pengusaha untuk hadir […]
-
Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN
Pemerintah China mempercepat pencairan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) pada April 2022 guna memberikan dukungan likuiditas bagi usaha kecil dan sektor-sektor industri kunci. Pada April saja, China tercatat telah mencairkan restitusi PPN senilai CNY801,5 miliar atau setara Rp1.731 triliun. Nilai restitusi tersebut jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan kuartal I/2022 yang hanya senilai CNY123,3 miliar. […]
-
Susun Belanja 2023, Kementerian dan Lembaga Perlu Perhatikan Tarif PPN
Kementerian dan lembaga (K/L) untuk memperhatikan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% dalam menyusun belanja K/L pada RAPBN 2023. Merujuk pada surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan perihal pagu indikatif belanja K/L 2023, setiap K/L diminta untuk memenuhi dan mengoptimalkan dampak dari kenaikan tarif PPN sesuai dengan pagu belanjanya […]
Got any book recommendations?
WA only