Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pengusaha Rugi Seperti Inul Bisa Ajukan Keringanan Pajak Hiburan, Ini Syaratnya
Pelaku usaha hiburan termasuk Inul Daratista protes keras terkait kebijakan pajak hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa yang ditetapkan antara 40-75%. Pasalnya penyanyi dangdut itu mengaku tempat hiburan karaokenya sepi. “Kita lihat kondisi karaoke saya sekarang. Ini hari Sabtu, kondisinya sepi, tamunya juga tidak banyak dan pajak di sini saja sudah 25%. […]
-
Kemenkeu: Pajak hiburan dukung pengembangan pariwisata daerah
Jakarta. Kementerian Keuangan menyatakan pajak hiburan yang diterapkan merupakan dukungan pemerintah terhadap pengembangan pariwisata daerah. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lydia Kurniawati Christyana menjelaskan pemerintah telah menurunkan tarif pajak barang jasa tertentu (PBJT) jasa kesenian dan hiburan secara umum dari 35 persen menjadi 10 persen. “Ada penurunan tarif PBJT yang ditetapkan, karena pemerintah sangat […]
-
Tanah Warga Dibeli untuk Gantikan Tanah Kas Desa, Ada PPh Final 2,5%
Kelurahan Bugel di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta menggandeng KPP Pratama Wates untuk memberikan sosialisasi kepada warga terkait dengan kewajiban perpajakan dalam pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB). Sosialisasi dilakukan menyusul disampaikannya harga tanah pengganti tanah kas desa. Lahan di atas tanah kas desa ini sebelumnya telah dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun jalur jalan […]
-
Pemkot Pekalongan catat realisasi pajak retribusi parkir Rp1,3 miliar
Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mencatat nilai realisasi pajak retribusi parkir selama 2023 mencapai Rp1,3 miliar atau sekitar 80 persen selama setahun. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Soesilo di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya menetapkan besaran tarif parkir kendaraan roda 2 dan 3 sebesar Rp1.000, mobil Rp2.000, dan kendaraan berat seperti bus […]
-
Ini Petunjuk Umum Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
Lampiran PMK 168/2023 turut memuat petunjuk umum penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk peserta kegiatan. Adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 1 PMK 168/2023, peserta Kegiatan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, selain yang diterima pegawai tetap dari pemberi kerja. “Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 […]
Got any book recommendations?
WA only