NEWS
-
Masih Bermasalah, Pengusaha Ritel Minta Kejelasan Sistem Coretax
Masih adanya berbagai permasalahan dalam pengimplementasian Coretax atau sistem inti administrasi perpajakan membuat kalangan pengusaha ritel bermaksud menemui Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak. Gangguan paling menyulitkan bagi pengusaha ritel di coretax adalah tidak dapatnya mengeksekusi transaksi karena terhambat penerbitan faktur pajak. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menjelaskan, Aprindo yang meminta audiensi […]
-
Rasio Pajak Terus Turun meski Dua Kali Tax Amnesty, Perlu Jurus Apa Lagi?
Rasio pajak Indonesia terus menurun meskipun pemerintah telah dua kali menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty. Pada 2024, tax ratio tercatat hanya 10,08% atau lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya dengan tax ratio mencapai 10,31. Angka tax ratio terus turun sejak 2022 yang mencapai 10,39%. Angka rasio pajak dapat diperoleh dengan membagi realisasi penerimaan pajak dengan […]
-
PMK Omnibus Terbit, Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri Tetap 2,2%
JAKARTA, Tarif PPN besaran tertentu atas kegiatan membangun sendiri (KMS) pada 2025 direvisi menjadi tetap sebesar 2,2%, bukan sebesar 2,4%. Tarif PPN KMS tetap sebesar 2,2% seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 11/2025 yang merevisi PMK-PMK mengenai dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain dan PPN besaran tertentu selain PMK 131/2024. “Besaran tertentu…merupakan hasil perkalian […]
-
Minta Rakyat Bayar Pajak, Presiden Marcos Janji Kejar yang Tak Patuh
Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. kembali meminta rakyatnya untuk patuh pajak. Marcos mengatakan pemerintah akan terus berupaya mendorong sistem pajak yang lebih adil bagi semua wajib pajak. Dia pun berjanji untuk menindak tegas semua praktik penghindaran pajak. “Saya pernah mengatakan ini sebelumnya: Kami akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang terus menghindari sistem kami,” katanya […]
-
Tak Kunjung Dapat Kode Verifikasi DJP Online, WP Datangi Kantor Pajak
Efisiensi belanja berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 membuat Komisi Yudisial (KY) tidak bisa melaksanakan seleksi calon hakim agung (CHA), termasuk CHA tata usaha negara (TUN) khusus pajak. Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan efisiensi pada anggaran belanja KY mencapai 54,35%. Efisiensi tidak hanya menyasar belanja operasional kantor, tetapi juga belanja yang terkait dengan […]
WA only