NEWS
-
DPR & Bos Pajak Rapat Tertutup 4 Jam Soal Coretax, Ini Hasilnya!
Jakarta. Komisi XI DPR dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menyelesaikan rapat dengar pendapat terkait permasalahan sistem coretax yang kerap muncul sejak diimplementasikan ke publik sejak 1 Januari 2025. Hasil dari rapat selama 4 jam itu menghasilkan desakan dari para anggota Komisi XI DPR supaya sistem coretax ditunda implementasinya sampai perbaikan sistemnya selesai. Selain […]
-
Apa Kabar Pembahasan Tax Amnesty Jilid III?
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun memberi kabar terbaru soal rencana amnesti pajak (tax amnesty) jilid III. “Kalau soal itu (pembahasan tax amnesty jilid III) saya belum bisa memberikan jawaban apapun,” ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (10/2). “Saya baru menjalankan prosedur Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Rapat kita saja masih banyak ini,” sambung Misbakhun saat ditanya […]
-
Begini Perkembangan Terbaru Soal Rencana Tax Amnesty Jilid III!
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun belum menjadwalkan rapat pembahasan undang-undang tentang pengampunan pajak alias tax amnesty nomor 11 tahun 2016, baik secara internal maupun dengan pemerintah yang menjadi mitra komisinya. Misbakhun mengatakan, sejauh ini belum ada perkembangan pembahasan revisi UU Tax Amnesty itu setelah Komisi XI mengambil alih pembahasan RUU itu dari Baleg DPR […]
-
Meningkatkan tax ratio dengan penegakan hukum dan literasi perpajakan
Tax ratio, atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), merupakan indikator penting yang mencerminkan efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Tax ratio adalah perbandingan penerimaan pajak suatu negara dengan Produk Domestik Bruto yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur seberapa efektif suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari aktivitas ekonominya. Di Indonesia, rasio penerimaan pajak ini […]
-
Isi Lengkap Aturan Pajak PMK 11 tahun 2025, Bahas Aturan Terbaru Soal PPN
Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025, yang membawa sejumlah perubahan dalam pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan adanya peraturan ini, sejumlah ketentuan yang sebelumnya tercantum dalam PMK 121/2015, seperti penghitungan dasar pengenaan pajak (DPP) dan tarif tertentu, kini mengalami penyesuaian yang cukup signifikan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem […]
WA only