Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bupati Manokwari: Optimalkan PAD melalui Perda PDRD
Bupati Manokwari Provinsi Papua Barat Hermus Indou menyatakan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) penting untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Manokwari. “Perda ini mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi untuk optimalkan PAD. Karena itu rancangan perda sudah kita usulkan tahun ini pada DPRD Manokwari,” kata Hermus di […]
-
Jokowi Mau Gratiskan Pajak Rumah, Ini Respons Bos Properti
Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto merespons rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan memberikan insentif bagi sektor properti, termasuk untuk pembelian rumah murah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Yang jelas kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden. Memang kita pernah sampaikan kepada beliau concern ini saat Munas (Musyawarah Nasional) kemarin (Munas REI bulan Agustus 2023). Pertama, […]
-
Implementasi NIK Jadi NPWP, DJP Siapkan Juknis Soal Bukti Potong Pajak
Ditjen Pajak (DJP) tengah menyusun petunjuk teknis (juknis) terkait dengan penerapan pembuatan bukti potong dengan NPWP atau NIK yang valid. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (24/10/2023). Juknis itu dibutuhkan karena adanya implementasi secara penuh penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi mulai […]
-
Pakai NIK, Apakah Tarif PPh 21 WP Tak Ber-NPWP Masih Lebih Tinggi 20%?
Mulai 2024, Ditjen Pajak (DJP) akan mengimplementasikan secara penuh penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi. Lantas, apakah ketentuan tarif PPh yang lebih tinggi jika orang tidak ber-NPWP masih berlaku? DJP menegaskan peraturan itu masih ada. Salah satu contohnya adalah tarif PPh Pasal 21 yang lebih tinggi 20% untuk […]
-
Ada NITKU, Nanti Bayar dan Lapor Pajak Kantor Cabang Pakai NPWP Pusat
Dengan adanya Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan kantor cabang nantinya menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pusat. Mulai 1 Januari 2024, Ditjen Pajak (DJP) tidak lagi menggunakan NPWP cabang. Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 112/2022, otoritas akan memberikan NITKU sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal […]
Got any book recommendations?
WA only