NEWS
-
Purbaya Sebut Coretax Siap 100% dalam Waktu Dekat
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim coretax system akan siap menunjang layanan administrasi pajak sepenuhnya dalam waktu dekat, yakni ketika pemerintah mendapatkan kendali penuh atas sistem tersebut. Purbaya mengatakan Ditjen Pajak (DJP) terus melakukan perbaikan coretax sebelum diserahterimakan oleh vendor. Menurutnya, dampak perbaikan itu juga sudah bisa dirasakan wajib pajak pengguna coretax. “Coretax sudah diperbaiki […]
-
Fitur Unduh BPE di Menu SPT Coretax Hilang, Ini Penjelasan Kring Pajak
Penerimaan pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil LTO) hingga 30 September 2025 tercatat baru senilai Rp413,89 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 56,3% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan untuk Kanwil LTO pada tahun ini, yakni senilai Rp734,71 triliun. “Dari sisi jenis pajak, mayoritas penerimaan pajak utama mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2024,” tulis Kanwil LTO […]
-
Dirjen Pajak Bentuk Satgas untuk Transformasi Coretax
DIREKTUR Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan telah membentuk satuan tugas khusus untuk mempersiapkan pengelolaan Coretax usai serah terima dari vendor. Sesuai kontrak, serah terima akan berlangsung pada 15 Desember dari vendor LG CNS-Qualysoft Consortium. Bimo mengatakan Satgas tersebut kini sedang menjalani boot camp atau pelatihan selama satu bulan penuh. “24 programmer kami, yang kami pilih, […]
-
Kejar Cakupan Aktivasi Coretax, Pegawai DJP Jemput Bola ke Rumah Sakit
Kantor pajak terus mengebut cakupan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan aktivasi akun coretax system. Pasalnya, baru 3,32 juta wajib pajak (setara 22,53% wajib pajak yang lapor SPT Tahunan pada 2024) yang sudah melakukan aktivasi coretax system. Sejumlah strategi dijalankan, salah satunya dengan melakukan jemput bola kepada wajib pajak. Petugas KPP Pratama Tebing Tinggi di Sumatera […]
-
Ada Transisi dari Sistem Lama ke TER, PPh Pasal 21 Turun 16%
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan kontraksi PPh Pasal 21 sebesar 16% pada tahun ini disebabkan oleh implementasi tarif efektif rata-rata (TER) berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023. Menurut Bimo, hadirnya TER telah mengubah distribusi beban PPh Pasal 21. Dengan TER, beban PPh Pasal 21 diklaim terdistribusi secara merata setiap bulan. Dalam sistem pemungutan PPh Pasal […]
WA only