Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Ingatkan Pengajuan Sertel Cuma Bisa Tertulis, Tak Bisa Online
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak bahwa permohonan kembali sertifikat elektronik (sertel) hanya bisa dilakukan secara tertulis sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020. Pengajuan sertel secara tertulis disampaikan kepada KPP terdaftar. Selama pandemi Covid-19 melanda, permohonan sertel secara elektronik, termasuk melalui saluran email dan telepon, memang bisa dilakukan. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran […]
-
Kemenkeu dan Banggar DPR Kerek Target PNBP 2024 Jadi Rp 492 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Panja Badan Anggaran (Banggar) menyepakati sementara target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada tahun 2024 sebesar Rp 492 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, target PNBP yang mencapai Rp 492 triliun ini lebih tinggi Rp 19 triliun dari Nota Keuangan yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun target PNBP yang mengalami […]
-
Data Konkret Daluwarsa dalam 12 Bulan, DJP Bakal Terbitkan SP2DK
Ditjen Pajak (DJP) bakal melaksanakan kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK) atas wajib pajak yang memiliki indikasi ketidakpatuhan dan potensi pajak yang belum dipenuhi berdasarkan data konkret dengan daluwarsa penetapan lebih dari 90 hari hingga 12 bulan. Merujuk pada Surat Edaran Nomor SE-9/PJ/2023, P2DK terhadap wajib pajak akan dilaksanakan dengan menyampaikan surat permintaan […]
-
Ada Samsat Digital di Jabar, Kang Emil: Ini Inovasi Tercanggih di RI
Samsat Digital di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung resmi dibuka pada Selasa (29/8/2023). Adapun layanan ini merupakan upaya modernisasi pelayan publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jabar melalui Badan Pendapatan Daerah Jabar untuk mempermudah masyarakat membayar pajak. Hadirnya layanan digital ini pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebab hadirnya layanan membuat masyarakat Jawa Barat […]
-
Kemenkeu Rilis Pedoman Baru bagi Ditjen Pajak untuk Lakukan Penilaian
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan peraturan baru yang menjadi pedoman bagi Ditjen Pajak (DJP) melakukan penilaian untuk tujuan perpajakan. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 79/2023 yang telah diundangkan pada 24 Agustus 2023 dan berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan. Selain untuk menentukan nilai jual objek pajak (NJOP) pajak bumi dan bangunan (PBB), PMK […]
Got any book recommendations?
WA only