Mindblown: a blog about philosophy.
-
PMK Baru! Pemerintah Atur Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan
Pemerintah menerbitkan PMK 78/2023 yang mengatur mengenai penelitian ulang di bidang kepabeanan. PMK 78/2023 diterbitkan untuk memperkuat peran pengujian kepatuhan pengguna jasa setelah barang keluar dari kawasan pabean. Melalui mekanisme penelitian ulang, arus lalu lintas barang diharapkan dapat lebih lancar. “… dibutuhkan penguatan peran pengujian kepatuhan pengguna jasa setelah barang keluar dari kawasan pabean (post […]
-
Dikritik Apa-apa Dipajakin, Sri Mulyani: 43,5 Persen Insentif Pajak Dinikmati Masyarakat Rumah Tangga
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi perihal kritikan ‘apa-apa dipajakin’ yang sering muncul di media sosial. Sri Mulyani menyebut, insentif pajak terbesar justru dinikmati masyarakat rumah tangga. “Sering di media sosial ‘apa-apa dipajakin’. Padahal, mereka itu-yang aktivitas masyarakat-tidak subject to tax,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta pada […]
-
Pemerintah Godok Skema Pungutan Pajak oleh Marketplace Lokal
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menunjuk marketplace lokal sebagai pemungut pajak. Wacana ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengatakan, rencana penunjukan marketplace lokal sebagai pemungut pajak masih dalam tahap pembahasan internal. Namun, pemerintah telah melibatkan sejumlah marketplace terlibat dalam program Bela Pengadaan […]
-
Insentif Pajak Jadi Temuan, Anggota DPR Minta DJP Perbaiki Tata Kelola
nggota Komisi XI DPR meminta Ditjen Pajak (DJP) untuk memperbaiki pengelolaan insentif pajak sehingga masalah dalam kebijakan tersebut tak terus-menerus menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Anggota Komisi XI DPR Fauzi Amro mengatakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu ditindaklanjuti sehingga masalah tersebut tidak lagi menjadi temuan pada kemudian hari. Harapannya, penyelesaian temuan tersebut dapat menambah […]
-
Penyelenggara Layanan dan LJK Bisa Padankan NIK dan NPWP di Portal Ini
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) mengumumkan penyelenggara layanan publik, lembaga jasa keuangan, dan badan lainnya yang mensyaratkan NPWP dalam pemberian layanan perlu menggunakan NIK, NPWP 16 digit, atau NITKU sesuai dengan amanat PMK 112/2022. Untuk mendukung penyelenggara layanan publik, lembaga jasa keuangan, dan badan lainnya dalam melaksanakan PMK 112/2023, DJP bakal memberikan layanan pemadanan, baik secara […]
Got any book recommendations?
WA only