Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP: Mengenal Tugas dan Fungsi Lembaga dalam Pengelolaan Pajak di Indonesia
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk menjalankan fungsi ini, pemerintah Indonesia membentuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak di Indonesia. DJP memiliki tugas dan fungsi yang sangat vital dalam memastikan pemungutan pajak berjalan dengan baik dan efisien. Dalam […]
-
Pemerintah Kantongi Rp 22,18 Triliun dari Pajak Digital, Fintech, hingga Kripto
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital sebesar Rp 22,18 triliun sampai dengan Februari 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan, nilai pungutan tersebut berasal dari pungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 18,15 triliun, pajak kripto Rp 539,72 miliar, pajak fintech lending Rp 1,82 triliun. […]
-
Ekonom: PPN Naik, Bukti Pemerintah Masih Berburu di Kebun Binatang
Ekonom menilai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 dilakukan untuk meningkatkan rasio perpajakan Indonesia. Pemerintah dinilai tidak kreatif karena menarik pajak dari sumber yang itu-itu saja. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana kenaikan tarif PPN pada 2025 sebaiknya dibatalkan. Menurut dia, bila ingin […]
-
Ketimbang PPN Naik 12%, Jokowi Lebih Baik Tarik Pajak Orang Kaya!
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Dia menilai lebih baik pemerintah mulai menerapkan pajak kekayaan. “Pemerintah sebaiknya mulai membuka pembahasan pajak kekayaan (wealth tax), pajak anomali keuntungan komoditas (windfall profit tax) dan penerapan pajak karbon sebagai alternatif […]
-
Begini Skema Pajak (PPh Pasal 21) pada Bulan Pegawai Terima THR
JAKARTA, Dengan skema TER, PPh Pasal 21 terutang akan lebih besar pada bulan didapatkannya THR. Namun, pada Desember, masih ada kemungkinan lebih bayar ataupun kurang bayar. Hal tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (19/3/2024). Melalui sebuah unggahan di Instagram, Ditjen Pajak (DJP) menjabarkan 4 contoh penghitungan PPh Pasal 21 dengan […]
Got any book recommendations?
WA only