Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kemenkeu Ungkap Alasan Pajak Karbon Belum Diterapkan Tahun Ini
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan bahwa penerapan pajak karbon masih melihat peta jalan (road map) dan belum tentu diselesaikan pada tahun ini. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan untuk pajak karbon pihaknya sudah melalukan pembicaraan terkait road map-nya. “Kenapa kita butuh road map? Karena setiap kali kita bicara tentang pajak karbon itu […]
-
Pengecualian PPh atas Natura di Daerah Tertentu, Perhatikan Hal Ini!
Pemerintah telah merinci ketentuan pengecualian objek pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66/2023. Salah satu pengecualian tersebut terkait dengan pemberian natura dan/atau kenikmatan di daerah tertentu. Dalam Pasal 8 PMK 66/2023 dijelaskan bahwa natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu mencakup berbagai sarana, […]
-
Pajak Natura Bisa Ciptakan Kesetaraan Perlakuan dan Keadilan bagi WP
Jakarta. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 yang mengatur tentang perlakuan pajak penghasilan (PPh) atas imbalan berupa natura dan/atau kenikmatan. Director Fiscal Research and Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan implementasi pajak natura dan/atau kenikmatan bakal menciptakan kesetaraan perlakuan dan keadilan antara wajib pajak. “Yang dikedepankan adalah kesetaraan perlakuan dan […]
-
OECD Umumkan Implementasi Pajak Digital Global Mundur Jadi Tahun 2025
JAKARTA. The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengumumkan penundaan implementasi pajak digital global yang seharusnya dilakukan pada 2024 menjadi tahun 2025. Dengan demikian, ratifikasi buku peraturan global baru untuk menerapkan pajak bagi perusahaan multinasional terbesar, atau yang dikenal sebagai Pilar Satu OECD, ditargetkan bisa dilakukan pada akhir 2024. Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi […]
-
Sebanyak 57,87 Juta Warga Indonesia Sudah Bisa Gunakan NIK Sebagai NPWP
JAKARTA. Program Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terus berjalan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, hingga 11 Juli 2023, tercatat sudah ada 57,87 juta NIK yang sudah dilakukan validasi menjadi NPWP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti mengatakan, pihaknya […]
Got any book recommendations?
WA only