Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ketua Komwasjak Tolak Pemisahan Ditjen Pajak
Usulan pernisahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemkeu) kembali mencuat buntut dari terbongkarnya dugaan gratifikasi pejabat pajak dan transaksi mencurigakan di kementerian tersebut. Komisi XI DPR RI bahkan tengah menggali lebih lanjut terkait usulan pemisahan Ditjen Pajak dari Kemkeu. Namun demikian, Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) Amien Sunaryadi menolak, usulan pemisahan Ditjen Pajak […]
-
Tingkatkan Kepatuhan, Bandung Bakal Pasang 1.000 Alat ‘Perekam Pajak’
BANDUNG. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat akan memasang electronic fiscal device (EFD) di 1.000. Pemasangan alat tersebut guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemasangan EFD sudah dilaksanakan secara bertahap sejak 30 Januari 2023 di 363 titik yakni 27 hotel, 4 tempat parkir, 314 restoran, dan 18 tempat hiburan. “Ini juga dapat meningkatkan kepatuhan para wajib […]
-
Satgas Libatkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai Guna Usut Skandal Rp 349 Triliun
SURABAYA. Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memutuskan membentuk Satgas untuk mengusut dugaan skandal transaksi mencurigakan sebesar Rp349 Triliun di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Pajak dan Bea Cukai. Namun Satgas bentukan Mahfud tersebut dinilai tidak akan efektif, karena di dalam satgas tersebut melibatkan […]
-
Rasio Pajak RI Salah Satu yang Terendah di Asean, Apa Dampaknya?
Rasio pajak di Indonesia menjadi salah satu yang terendah di kawasan Asia Tenggara atau Asean dan tertinggal dari Thailand dan Malaysia. Hal itu disampaikan oleh Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa pada pekan lalu. Hal ini mengacu pada rasio pajak Indonesia yang bertengger di level 10,4 persen pada 2022. Perolehan tersebut naik dari tahun 2021 yang mencapai 9,12 persen […]
-
Mayoritas Transaksi Janggal Rp349 Triliun Tak Libatkan Pegawai Kemenkeu
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tercatat ada transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Terkait hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan sebanyak Rp253 triliun dari total transaksi janggal tidak berkaitan dengan pegawainya. “Menurut surat PPATK tak terdapat transaksi yang terkait pegawai Kementerian Keuangan, tapi ini menyangkut tugas Kemenkeu dari sisi perpajakan, baik pajak […]
Got any book recommendations?
WA only