NEWS
-
Mau Aktivasi Coretax? WP Perlu Pastikan Email dan Nomor HP Sesuai
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi memberikan layanan asistensi kepada wajib pajak mengenai cara aktivasi akun Coretax DJP dan pembuatan kode otorisasi pada 14 Oktober 2025. Aktivasi akun coretax dan pembuatan kode otorisasi DJP merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan wajib pajak untuk dapat melaporkan SPT Tahunan pada tahun depan. Untuk itu, kegiatan asistensi […]
-
Pekerja Pariwisata Resmi Tak Dipungut PPh Pasal 21
Pemerintah resmi memperluas cakupan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah OTP) ke sektor pariwisata, mencakup industri hotel, res- toran. dan berbagai bidang usaha wisata lainnya. Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Ke- uangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 21 DTP dalam rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025. Dalam pertimbangannya, beleid […]
-
Resmi! Karyawan Hotel-Restoran Bebas Pajak hingga Akhir Tahun
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke sektor pariwisata. Sebelumnya kebijakan ini hanya berlaku untuk pekerja di sektor industri padat karya. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka […]
-
Sah! Pajak Penghasilan Pekerja Pariwisata Resmi Ditanggung Pemerintah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memberikan insentif bagi para pekerja di sektor pariwisata. Insentif itu berupa pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh DTP). Ketbijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 yang mengubah PMK Nomor 10 Tahun 2025. Adapun Ketentuan ini berlaku sejak 28 Oktober 2025. “Bahwa untuk mendorong […]
-
PMK Baru Soal Insentif Pajak untuk Pekerja Pariwisata Akhirnya Terbit
Kementerian Keuangan resmi menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) yang memperluas pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata. Peraturan yang dimaksud, yaitu PMK 72/2025. Beleid tersebut merupakan revisi dari PMK 10/2025. Adapun revisi tersebut dilakukan untuk mencakup perluasan pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP bagi sektor pariwisata. “Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan […]
WA only