Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bos Konstruksi Pengemplang Pajak Rp 832 Juta Dilimpahkan dan Ditahan
Denpasar – Penyidik dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali melakukan pelimpahan terhadap berkas, barang bukti, dan tersangka IKW dalam perkara pidana perpajakan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Senin (17/10/2022). Kepala Kanwil DJP Bali, Anggarah Warsono, menjelaskan Tersangka IKW melalui PT BDM merupakan wajib pajak yang bergerak di bidang usaha konstruksi. Saat proses […]
-
Resesi di Depan Mata, Ekonom Sarankan Sektor Ini Menerima Insentif Pajak Tahun Depan
JAKARTA. Ancaman resesi global semakin nyata dan menghantui berbagai negara. Sejumlah lembaga memperkirakan perekonomian global akan masuk jurang resesi pada tahun depan. Hal ini akibat dampak kenaikan suku bunga yang berpotensi berlanjut sehingga akan memukul berbagai sektor ekonomi. Di tengah ancaman resesi tahun depan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih akan memberikan insentif pajak di […]
-
Pengkreditan PM yang Ditagih dengan SKP, DJP: Hanya Pokok Pajaknya
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan pengusaha kena pajak (PKP) dapat mengkreditkan pajak masukan yang ditagih melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP). Staf Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP Fiona mengatakan sejak berlakunya UU Cipta Kerja, PKP dapat mengkreditkan pajak masukan yang ditagih melalui SKP. Hal ini menjadi salah satu kebijakan relaksasi atau kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak. […]
-
Ada E-Tax Mobile, Vietnam Kumpulkan Pajak PMSE Sampai Rp3,58 Triliun
HANOI, Pemerintah Vietnam terus mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-Tax Mobile dalam meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Kementerian Keuangan menyatakan e-Tax Mobile telah membantu pelaku usaha PMSE pendaftaran dan penyetoran pajak. Hingga Agustus 2022, realisasi penerimaan PPN PMSE sudah VND5,59 triliun atau sekitar Rp3,58 triliun. “Kemenkeu meluncurkan portal elektronik […]
-
Mulai Oktober 2022, Penyelenggara Transaksi Kripto Wajib Gunakan e-SPT Masa PPN Versi 2022
PENYELENGGARA transaksi mata uang digital atau cryptocurrency, sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) pihak lain, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN secara elektronik menggunakan aplikasi e-SPT Masa PPN versi 2022, mulai masa pajak Oktober 2022. Kewajiban beralih menggunakan e-SPT SPT Masa PPN versi 2022 ini seturut penerbitan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-14/PJ/2022. Aplikasi yang […]
Got any book recommendations?
WA only