Mindblown: a blog about philosophy.
-
Program Pengungkapan Sukarela Masih Ada
Kesempatan bagi Wajib Pajak (WP) untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah berakhir pada 30 Juni 2022. Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, terdapat 247.918 WP peserta PPS dengan jumlah pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar Rp 61,01 T (triliun). Nilai harta bersih yang diungkap oleh WP sebesar Rp 594,82 […]
-
Pajak Kripto, Negara Berhasil Kumpulkan Rp 126,75 Miliar hingga Agustus
Kementerian Keuangan mencatatkan penerimaan negara pungutan pajak kripto hingga Agustus 2022 mencapai Rp 126,75 miliar. Pungutan ini terdiri atas pajak penghasilan (PPh) atas transaksi aset kripto hingga pajak pertambahan nilai (PPN). “PPh 22 atas atas transaksi aset kripto sudah terkumpul Rp 60,76 miliar dan PPN dalam negeri yang dipungut oleh non bendahara Rp 65,99 miliar […]
-
Sri Mulyani Sebut Pajak Kripto Terkumpul Rp126,75 Miliar per Agustus
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp126,75 miliar per Agustus 2022. “Pajak atas komoditas kripto ini berlaku pada 1 Mei 2022, yang mulai dibayarkan dan dilaporkan pada bulan Juni 2022,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa September 2022 secara daring, Senin (26/9/2022). Ia membeberkan pajak kripto tersebut terdiri dari […]
-
Sri Mulyani: APBN Surplus Rp107 T per Agustus 2022
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Agustus mencatat surplus Rp 107,4 triliun atau 0,58% PDB. Artinya APBN surplus 8 bulan beruntun. Keseimbangan primer surplus Rp 342,1 triliun. Pemerintah juga masih memiliki SILPA Rp 394,2 triliun. “Dengan surplus ini maka strategi APBN kita sesuai dengan tantangan cost of fund yang tinggi, goncangan di pasar […]
-
Ultimum Remedium pada Penyidikan, Ditjen Pajak Ingatkan Aturannya
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan lagi mengenai penerapan asas ultimum remedium yang ada pada tahap penyidikan. Penerapan asas tersebut sudah masuk dalam Pasal 44A dan Pasal 44B UU KUP s.t.d.t.d UU HPP. Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Giyarso mengatakan sesuai dengan Pasal 44A, salah satu hal yang bisa membuat penyidik menghentikan penyidikan adalah wajib pajak telah […]
Got any book recommendations?
WA only