Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pengamat: Pemerintah Seharusnya Bisa Perpanjang PPN DTP Properti
JAKARTA- Seiring akan berakhirnya insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada September 2022 ini, berbagai pihak di sektor properti mulai mengajukan perpanjangan kepada pemerintah. CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda tak mengelak bahwa dampak dari insentif tersebut cukup besar terhadap penjualan properti selama pandemi. Oleh karenanya dia juga menginginkan kebijakan tersebut dapat […]
-
Sri Mulyani: Jika Tidak Ada Perpres 98/2022 Realisasi PNBP Sudah Tembus 100%
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika tidak ada penetapan Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022 maka, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) seharusnya sudah 100% alias mencapai target dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Perpres Nomor 98/2022 berisikan tentang Perubahan atas Perpres 104/2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Beleid itu diteken Presiden Joko […]
-
Kemenkeu Klaim UU Cipta Kerja Dongkrak Penerimaan Negara, Seperti Apa?
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menyebutkan ada dampak positif dari implementasi UU Cipta Kerja terhadap penerimaan negara. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara Oza Olavia mengatakan penerapan UU Cipta Kerja telah secara efektif menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Naiknya nilai investasi membuat pajak yang dibayarkan kepada negara juga turut meningkat. “Dengan adanya (UU) Cipta […]
-
Pembayaran Pajak Bumi Bangunan di Banjarmasin Baru Mencapai Rp 19,7 Miliar
Layanan pembayaran dan pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) digelar di Siring Menara Pandang, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini diadakan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin sejak 6 Agustus lalu dan telah berakhir Minggu (28/8/2022). Sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina, menyampaikan bahwa pelayanan ini dalam […]
-
Wah! Restoran Beromzet Lebih Rp300 Ribu Per Bulan Wajib Bayar Pajak
SUKABUMI – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, Jawa Barat mewajibkan setiap restoran dengan omzet di atas Rp300 ribu per bulan untuk menyetorkan pajak restoran. Kewajiban ini telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 8/2011 dan dipertegas kembali dalam Surat Edaran Wali Kota Nomor 1391. “Pengenaan pajak restoran sebesar 10% diberlakukan pada layanan yang disediakan […]
Got any book recommendations?
WA only