Mindblown: a blog about philosophy.
-
Usai Temui Pengusaha, Airlangga Bantah Tarif Pajak Hiburan 40% Batal
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah bahwa penerapan tarif pajak hiburan khusus sebesar 40%-75% dibatalkan alias kembali seperti sebelum berlakunya UU HKPD. Hal ini diungkapkannya setelah pertemuan dengan pelaku usaha hiburan yang terdampak tarif itu siang tadi, di kantornya, Jakarta, Senin (22/1/2024). Airlangga mengatakan, tarif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang […]
-
PKKU Transaksi Keuangan Lainnya, Wajib Pajak Perlu Buktikan Ini Dulu
PMK 172/2023 memuat ketentuan mengenai tahapan pendahuluan untuk transaksi keuangan lainnya. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) PMK 172/2023, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) atau arm’s length principle (ALP) untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu harus dilakukan dengan tahapan pendahuluan dan tahapan pada Pasal 4 ayat (4). “Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa […]
-
Pengusaha Hiburan Terjerat Pajak
Awal tahun 2024 jadi masa yang suram bagi kalangan pengusaha hiburan. Seperti diketahui, pemerintah telah memberlakukan tarif pajak hiburan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKDP). Beleid ini menjadi polemik lantaran banyak pelaku usaha yang merasa diberatkan. Sebagai informasi, UU HKPD telah menetapkan pengaturan atas […]
-
Sosialisasi Incar WP yang Belum Lapor SPT, Petugas KPP Sisir Kecamatan
Melalui unit vertikalnya, Ditjen Pajak (DJP) berupaya meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. Salah satu caranya, turun ke lapangan langsung untuk memberikan sosialisasi kepada wajib pajak. KPP Pratama Jombang di Jawa Timur misalnya, menerjunkan petugasnya untuk menyisir sejumlah kecamatan beberapa waktu lalu. Tim Percepatan SPT Tahunan bekerja sama dengan pihak […]
-
Soal Aturan Tarif PPh 21 Lebih Tinggi di e-Bupot 21/26, Ini Kata DJP
Aplikasi e-bupot 21/26 belum memuat fitur penerapan ketentuan tarif lebih tinggi bagi wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Contact center Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan hal tersebut saat merespons keluhan salah satu warganet di X. Warganet tersebut menyampaikan munculnya tarif normal (bukan tarif lebih tinggi 20%) saat memasukkan penghitungan PPh Pasal 21 […]
Got any book recommendations?
WA only