Mindblown: a blog about philosophy.
-
Dorong Wajib Pajak Ikut PPS, Wamenkeu: Supaya Laporan Hartanya Bersih
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazar terus mendorong wajib pajak segera mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS). Suahasil mengatakan PPS menjadi kesempatan yang baik bagi wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan. Menurutnya, keikutsertaan dalam PPS akan membuat pelaporan harta wajib pajak menjadi lebih bersih dan komplet. “Kami persilakan semua wajib pajak untuk yang masih punya […]
-
Insentif Pajak Mau Disetop, Impor Alkes US$1,45 M hingga April 2022
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengimpor 20 jenis alat kesehatan (alkes) senilai US$1,45 miliar sepanjang Januari hingga April 2022.Mengutip data BPS, Rabu (8/6), RI mengimpor alkes sebanyak 33.347 ton sejak awal tahun sampai akhir April 2022. Lebih rinci, Indonesia mengimpor pembersih tangan alias hand sanitizer sebanyak 2.479 ton, bahan baku hand sanitizer 38.629 ton, […]
-
Tak Toleransi Kekerasan, Begini Keterangan Resmi Ditjen Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menyayangkan terjadinya pemukulan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara pada Senin (6/6/2022). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya (Kitsda) DJP sedang melakukan penanganan atas pelaku. “Kami telah menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan, dan bila sudah ada hasilnya akan ditindaklanjuti dengan penerapan […]
-
Aturan Pajak Natura Sebentar Lagi Terbit, Ini Penjelasan Kemenkeu
Rencana pemerintah untuk mengenakan pajak natura alias pemberian fasilitas maupun kenikmatan yang diterima bos perusahaan dari kantor, nampaknya akan segera terealisasi dalam waktu dekat. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, saat ini Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terkait pajak natura sedang dalam proses perundangan, sehingga diharapkan akan segera terbit. “RPP-nya dalam proses […]
-
Sri Mulyani Harap Daerah Dapat Tingkatkan Kualitas Pengeluaran
Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan transfer ke daerah (TKD) pada 2023 akan diwarnai dengan adanya implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). “Kebijakan TKD akan diwarnai UU HKPD yang baru, namun dr sisi levelnya akan tetap kita jaga. Levelnya antara 4,0-4,1, dan nominalnya akan lebih tinggi,” tutur Sri Mulyani […]
Got any book recommendations?
WA only