Mindblown: a blog about philosophy.
-
Aturan Pelaksana Belum Terbit, DJP Tegaskan Gula Konsumsi Bebas PPN
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan gula konsumsi termasuk dalam barang yang diberikan fasilitas bebas PPN, meskipun aturan turunan mengenai fasilitas pembebasan PPN atas gula konsumsi tersebut belum terbit hingga saat ini. “Baru disebutkan di siaran pers [SP-39/KLI/2022] bahwa gula konsumsi termasuk barang yang diberikan fasilitas dibebaskan [PPN],” sebut DJP melalui akun resmi Twitter DJP @kring_pajak, Senin […]
-
39.788 Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Jilid II, Negara Kantongi Rp7,22 Triliun
JAKARTA – Ada sebanyak 39.788 Wajib Pajak telah mengikuti Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS), dan diperoleh 45.731 surat keterangan. Menurut data dalam laman pajak.go.id per 25 April 2022 pukul 08.00 WIB, dari jumlah tersebut, berhasil mengungkap nilai harta bersih sebesar Rp71,18 triliun dan jumlah pajak penghasilan (PPh) yang disetor ke negara Rp7,22 triliun. “Jumlah deklarasi dalam negeri dan repatriasi […]
-
NIK Jadi NPWP, Faktur Pajak Pedagang Eceran, dan Pengawasan Pasca PPS
JAKARTA – Setelah sempat cukup lama ‘sepi’, isu tentang dijadikannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kini kembali ramai dibicarakan warganet. Pemberitaan terkait dengan topik ini laris manis dibaca netizen selama sepekan terakhir, periode 18 April sampai dengan 22 April 2022. Update terbaru tentang kebijakan NIK sebagai NPWP disampaikan oleh Dirjen Pajak […]
-
Lacak Harta Belum Dilaporkan, Petugas Pajak Datangi Alamat Wajib Pajak
ASAHAN – Petugas dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kisaran, Sumatra Utara mendatangi langsung alamat wajib pajak yang terdaftar di wilayah tersebut. Kepala Seksi Pengawasan II KPP Pratama Kisaran Suci Utari menyampaikan, melalui kunjungan lapangan ini petugas bisa memberikan imbauan secara langsung kepada wajib pajak agar mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS). Imbauan pun diberikan secara […]
-
Pilih Pembetulan Ketimbang PPS, WP Perlu Cermati Daluwarsa Penetapan
JAKARTA – Wajib pajak yang tidak mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) dan memilih untuk melakukan pembetulan perlu mempertimbangkan ketentuan daluwarsa penetapan pada Pasal 8 dan Pasal 13 UU KUP. Penyuluh Pajak Ahli Madya Ditjen Pajak (DJP) Yudha Wijaya mengatakan wajib pajak yang tidak mengikuti PPS bisa melakukan pembetulan untuk 5 tahun pajak ke belakang. “Yang […]
Got any book recommendations?
WA only