Mindblown: a blog about philosophy.
-
Aturan Pajak Baru, Biaya Asuransi Perjalanan Naik Hingga 122%
Menindaklanjuti kebijakan pemerintah untuk menaikkan biaya asuransi perjalanan, otoritas pajak Maroko akhirnya menerbitkan ketentuan baru. Sebelumnya, Direktorat Exchange Office Kementerian Keuangan Maroko mengubah berbagai kebijakan mengenai pertukaran valuta asing (exchange allocations policy). Biaya asuransi perjalanan untuk perjalanan pribadi dinaikkan menjadi MAD100.000, setara Rp155 juta. “Perjalanan pribadi yang dimaksud mengacu pada perjalanan ke luar negeri yang […]
-
DJP Ingatkan Wajib Pajak Soal Waktu Pengembalian SPOP Elektronik PBB
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak tentang batas waktu pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) elektronik pajak bumi dan bangunan (PBB). Mengacu pada PER-19/PJ/2019, otoritas mengingatkan mengenai penyampaian formulir SPOP PBB tahun pajak 2022 kepada wajib pajak secara elektronik. Setelah itu, wajib pajak harus mengambalikan SPOP elektronik tersebut. “Penyampaian dan pengembalian SPOP elektronik … dilakukan […]
-
Swiss Terapkan Tarif Pajak Minimum 15% Mulai Januari 2024
ZURICH, Swiss akan berlakukan tarif pajak minimum global sebesar 15% untuk perusahaan multinasional per 2024 nanti. Tarif ini sesuai dengan konsensus global negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). Menteri Keuangan Ueli Maurer menyampaikan pajak minimum sebesar 15% akan dikenakan pada perusahaan dengan omzet lebih dari […]
-
DJP Siapkan E-Wallet Khusus bagi WP untuk Bayar Pajak
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) sedang merancang layanan baru melalui core tax administration system. Nantinya, wajib pajak bisa memiliki e-wallet khusus untuk transaksi perpajakan. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Hantriono Joko Susilo mengatakan e-wallet yang dimaksud adalah semacam escrow account atau semacam rekening bersama yang dapat digunakan wajib pajak untuk membayar pajak. “Nanti mereka bisa […]
-
Dorong Investasi, Pemda Bisa Beri Insentif Fiskal ke Pengusaha
Pemerintah pusat memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah (pemda) untuk memberikan sejumlah insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemudahan investasi di wilayahnya.“Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya,” tulis Pasal 101 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara […]
Got any book recommendations?
WA only