Mindblown: a blog about philosophy.
-
Melihat Prospek Emiten Properti Usai Pemerintah Perpanjang Insentif PPN
akarta – Pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk properti. Perpanjangan insentif PPN DTP ini berlaku dari Januari hingga Juni 2022 dengan besaran insentif dikurangi 50 persen. Kebijakan tersebut disambut baik pelaku usaha di sektor properti. RHB Sekuritas memperkirakan target pre sales atau pra penjualan properti tumbuh 7-10 persen yoy pada 2022. “Ini harus dapat […]
-
Insentif PPN Diperpanjang, Intip Prospek Saham Emiten Properti pada 2022
JAKARTA. Analis menilai keputusan pemerintah memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor properti pada periode Januari-Juni 2022 menjadi katalis positif untuk emiten properti. Untuk penyerahan rumah tapak atau rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar, insentif PPN DTP ditetapkan sebesar 50%, sementara untuk penyerahan rumah tapak dan […]
-
Dirjen Pajak: 94 PMSE Wajib Pungut dan Setor PPN
JAKARTA. Sampai 31 Desember 2021, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk 94 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Para pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk tersebut berkewajiban memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar negeri yang dijualnya kepada konsumen di […]
-
Pemerintah Perpanjang Insentif PPh DTP Bunga SBN untuk Jenis SBN Ini
JAKARTA. Pemerintah telah melanjutkan pemberian insentif berupa pajak penghasilan (PPh) ditanggung pemerintah (DTP) atas bunga atau imbalan surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan di pasar internasional. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.010/2021 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak […]
-
Pengamat: Gandeng BPK untuk Optimalisasi Realisasi Anggaran PEN
Pengamat ekonomi yang juga Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah dapat menggandeng Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk optimalisasi realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2022. Terutama pada tingkat daerah. “Kekhawatiran berlebih terkait kriminalisasi pejabat daerah bisa diakomodir dengan penekanan terhadap pendampingan dan konsultasi intensif baik dari pemerintah pusat […]
Got any book recommendations?
WA only