NEWS
-
Penerimaan Pajak Digital RI Tembus Rp 42,53 T
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital hingga 30 September 2025 mencapai Rp 42,53 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari sejumlah sektor usaha. “Realisasi sebesar Rp 42,53 triliun menunjukkan bukti nyata bahwa sektor digital kini menjadi penggerak baru penerimaan pajak Indonesia,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, […]
-
DJP Bidik Orang RI yang Tak Patuh Pajak, Termasuk ‘Orang Besar’
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan strategi spesifik yang akan dilakukan pada sisa tahun ini untuk mencegah potensi shortfall atau kekurangan penerimaan pajak dari target 2025. Sebagaimana diketahui, penerimaan pajak berpotensi hanya terkumpul Rp 2.076,9 triliun sampai akhir tahun nanti, sedangkan target tahun ini sebetulnya senilai Rp 2.189,3 triliun. Di sisi lain, pada […]
-
Oknum Pegawai Pajak Diduga Palak Warga Lagi Diusut
Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto mengusut dugaan oknum pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa, Tangerang, Banten, memalak wajib pajak. Laporan itu diterima dari wajib pajak yang mengadu melalui layanan Lapor Pak Purbaya. Bimo mengatakan, pihaknya sudah mengundang pelapor yang pertama kali mengungkap kasus tersebut. Namun, Ditjen Pajak belum bisa mengungkap sepenuhnya kasus […]
-
Ditjen Pajak Awasi Praktik Pemecahan Usaha Demi Nikmati Tarif Pajak 0,5%
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengingatkan agar para pelaku usaha yang sudah berkembang atau naik kelas tidak memecah usahanya hanya untuk mendapatkan insentif berupa tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5%. “Jadi ya kita lihat kalau memang yang sudah naik kelas, tidak seharusnya kemudian memecah dirinya untuk mendapatkan insentif yang 0,5%,” ujar Bimo kepada awak media […]
-
Dirjen Pajak Ingatkan UMKM Tak Akali Insentif PPh Final 0,5 Persen dengan Pecah Usaha
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengingatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tidak melakukan praktik memecah usaha hanya demi tetap menikmati insentif tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5 persen. Menurutnya, kebijakan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM yang sedang tumbuh, bukan untuk perusahaan besar yang seharusnya sudah […]
WA only