NEWS
-
Pedagang di Toko Online Bakal Dipajaki, DJP: Bukan Pajak Baru
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang mempersiapkan aturan yang menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang berjualan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengatakan rencana ini bukanlah pengenaan pajak baru. Ketentuan ini mengatur pergeseran (shifting) dari […]
-
DJP Buka Suara soal Rencana Pajaki Pedagang di Toko Online
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara terkait rencana memungut pajak kepada penjual di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sejenisnya. Rencana itu masih dalam tahap finalisasi aturan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengatakan tujuan memungut pajak kepada pedagang online untuk menyederhanakan administrasi pajak dan menciptakan perlakuan yang adil dengan UMKM […]
-
Realisasi Pajak Tembus 50,71 Persen, Kinerja UPT Pendapatan Kubang Bapenda Riau Lampaui Target
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Kubang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, mencatatkan kinerja cemerlang dalam realisasi penerimaan pajak hingga 21 Juni 2025. Dari dua sektor utama—Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP)—total capaian penerimaan telah mencapai 50,71 persen, melampaui target triwulan II yang ditetapkan sebesar 45 persen. Secara rinci, realisasi PKB […]
-
DJP Buka Suara Soal Pajak Pedagang e-Commerce
irektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara perihal rencana untuk memungut pajak kepada penjual atau merchant di e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop dan lainnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengakui adanya rencana mengatur pemugutan pajak terhadap merchant di e-commerce. Ketentuan ini tengah dimatangkan oleh Kemenkeu. “Saat ini, ketentuan mengenai penunjukan […]
-
Siasat Kemenkeu Kejar Selisih Pajak Rp1.300 T
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono buka-bukaan siasat pemerintah mengejar selisih pajak atau tax gap sebesar Rp1.300 triliun. Thomas mengatakan sebenarnya angka tax gap sebenarnya di kisaran Rp800 triliun, tetapi naik menjadi Rp1.300 triliun karena banyak hal di Indonesia yang dibebaskan dari pajak, seperti pendidikan dan makanan. “Jadi Rp800 triliun, itu target yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Bagaimana […]
WA only