NEWS
-
Penerimaan Pajak di Wilayah KPPN Malang Tembus Rp45,6 Triliun
Penerimaan perpajakan negara di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp45,6 triliun, paling banyak disumbang oleh sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) pada Mei 2025. Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatatakan penerimaan perpajakan sebesar itu berarti mengalami pertumbuhan sebesar 3,04%, sisi kinerja pendapatan negara secara umum mengalami pertumbuhan sebesar 3,10%. “Pertumbuhan penerimaan perpajakan banyak disumbang sektor IHT, baik […]
-
Mulai Kapan Pedagang Shopee, Tokopedia Cs Ditarik Pajak?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebut menyiapkan aturan yang mewajibkan e-commerce menarik pajak UMKM sebesar 0,5 persen dari pedagang online. Seorang pejabat perindustrian Indonesia, seperti dilaporkan Reuters, menyebut kebijakan itu kemungkinan diterapkan bulan depan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli membenarkan Kemenkeu sedang mengkaji aturan itu. Namun, dia tidak memastikan kapan aturan akan berlaku. “Saat ini, […]
-
Hipmi Minta Pemerintah Proposional saat Turunkan Ambang Batas Pajak UMKM
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengingatkan bahwa rencana penurunan ambang batas omzet kena pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus dilakukan dengan cermat dan proporsional agar tidak menimbulkan efek samping bagi sektor yang masih dalam tahap pemulihan pascapandemi. Saat ini, pemerintah tengah mengkaji rencana penurunan ambang batas omzet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) […]
-
Mei 2025, penerimaan pajak di tiga provinsi capai Rp4,84 triliun
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) berhasil mengumpulkan pajak di tiga provinsi itu sebesar Rp4,84 triliun atau sekitar 25,62 persen hingga Mei 2025 dari target Rp18,91 triliun. Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, YFR Hermiyana di Makassar, Rabu, mengatakan, realisasi penerimaan pajak pada Januari-Mei 2025 dibandingkan periode yang sama tahun […]
-
Pedagang di Toko Online Bakal Dipajaki, DJP: Bukan Pajak Baru
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang mempersiapkan aturan yang menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang berjualan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengatakan rencana ini bukanlah pengenaan pajak baru. Ketentuan ini mengatur pergeseran (shifting) dari […]
WA only