Mindblown: a blog about philosophy.
-
Fasilitas Kendaraan untuk Pegawai Bebas Pajak Natura, Ini Batasannya
Pemberian fasilitas kendaraan dari pemberi kerja kepada pegawai dapat dibebaskan dari objek pajak penghasilan natura dan/atau kenikmatan. Namun, terdapat batasan yang diatur agar fasilitas tersebut dikecualikan sebagai objek pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66/2023, fasilitas kendaraan dari pemberi kerja dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang fasilitas tersebut diterima atau diperoleh pegawai dengan kriteria tertentu. […]
-
Anak Buah Sri Mulyani: Silakan Kritik Sekencang Mungkin, Asal Bayar Pajak
Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan masyarakat bebas mengkritik, asal sudah membayar pajak. Sebab, Indonesia adalah negara demokrasi. Menurutnya, sebagai negara demokrasi setiap orang diberikan kebebasan berpendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Di negara demokrasi itu hebatnya meski kita diberi fasilitas, insentif, bayar pajak, kita tetap dapat mengkritik pemerintah. Itu […]
-
Setoran Pajak Belum Sesuai, Kantor Desa Didatangi Fiskus
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cianjur menggelar kunjungan kerja (visit) ke kantor desa Desa Pasawahan yang terletak di Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur pada 18 Oktober 2023. Dalam kegiatan tersebut, KPP menugaskan Account Representative (AR) Seksi Pengawasan V Anas Mei Andianto, Aditya Purnama Putra, dan Anung Putranto mendatangi desa-desa yang berada di bawah wilayah pengawasannya. “Kedatangan […]
-
Tren Penerimaan Pajak Terus Menurun, Ini Penjelasan Kemenkeu
Realisasi penerimaan pajak menunjukkan kinerja positif. Kendati demikian pertumbuhan penerimaan pajak terus mengalami tren perlambatan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pertumbuhan penerimaan pajak pada Januari 2023 tercatat 48,6% secara tahunan. Kemudian pada Februari pertumbuhannya turun menjadi 40,4%. Kemudian pada bulan Maret 2023 penerimaan pajak hanya tumbuh 33,8% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut semakin melambat hingga September […]
-
Masih Ada 12,6 Juta NIK-NPWP Belum Padan, DJP Ingatkan Batas Waktunya
Kementerian Keuangan mencatat 59,3 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah dipadankan sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi hingga 22 November 2023 pukul 09.00 WIB. DJP menyatakan angka itu setara 81% dari jumlah NIK yang harus dipadankan dengan NPWP. Oleh karena itu, DJP mengimbau 12,6 juta pemilik NIK yang belum terintegrasi dengan […]
Got any book recommendations?
WA only