Mindblown: a blog about philosophy.

  • Pajak Karbon Lintas Negara Dilaksanakan 2026, Industri Harus Segera Kurangi Emisi

    Pajak Karbon Lintas Negara Dilaksanakan 2026, Industri Harus Segera Kurangi Emisi

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, mekanisme pajak karbon antar negara (cross border) akan efektif dilaksanakan 2026 mendatang.  “Melalui mekanisme ini, produk-produk dari dalam negeri bisa dikenakan pajak karbon dan kita juga bisa mengenakan pajak karbon ke negara lain,” ujarnya ditemui usai Rapat Kerja (Raker) di Gedung DPR RI, Senin (20/11).  […]

  • Tata Cara Penilaian untuk Tujuan Pajak Diatur di PMK, Ini Kata DJP

    Tata Cara Penilaian untuk Tujuan Pajak Diatur di PMK, Ini Kata DJP

    Ditjen Pajak (DJP) menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 79/2023 diperlukan guna mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme penilaian yang tersebar pada beragam undang-undang perpajakan. Penilai Ahli Madya Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Majdi Ali mencontohkan kebutuhan untuk melakukan penilaian terhadap harga perolehan jika ada jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa. Namun, penilaian itu belum sepenuhnya diatur […]

  • Perkara Pajak di MA Membeludak, KY: Jumlah Hakim Agung Perlu Ditambah

    Perkara Pajak di MA Membeludak, KY: Jumlah Hakim Agung Perlu Ditambah

    Komisi Yudisial (KY) meloloskan 1 calon hakim agung (CHA) tata usaha negara (TUN) khusus pajak dalam seleksi wawancara guna mengikuti fit and proper test yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR. Ketua KY Amzulian Rifai mengatakan 1 hakim agung TUN khusus pajak diperlukan mengingat jumlah perkara pajak yang masuk ke Mahkamah Agung (MA) sudah sangat tinggi. […]

  • DPRD Ini Setujui Raperda Pajak, Bakal Berlaku Mulai Tahun Depan

    DPRD Ini Setujui Raperda Pajak, Bakal Berlaku Mulai Tahun Depan

    DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diusulkan oleh Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar). Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh mengatakan penyusunan Raperda PDRD merupakan perintah langsung dari UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dalam undang-undang tersebut, pemda diminta menyesuaikan aturan pajak di […]

  • Mekanisme Pajak Karbon Antar Negara Efektif Dilaksanakan Tahun 2026

    Mekanisme Pajak Karbon Antar Negara Efektif Dilaksanakan Tahun 2026

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, mekanisme pajak karbon antar negara (cross border) akan efektif dilaksanakan 2026.  “Melalui mekanisme ini, produk-produk dari dalam negeri bisa dikenakan pajak karbon dan kita juga bisa mengenakan pajak karbon ke negara lain,” ujarnya ditemui usai Rapat Kerja (Raker) di Gedung DPR RI, Senin (20/11).  Penerapan […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only