NEWS
-
Luhut Sebut Lapisan Tarif Pajak Bakal Turun Bertahap
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong reformasi sistem perpajakan berbasis teknologi guna memperluas basis pajak sekaligus membuka peluang penurunan tarif secara bertahap. Reformasi tersebut akan segera dilaporkan Luhut kepada Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menghadirkan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Luhut menilai bahwa pemanfaatan government technology menjadi kunci untuk memperbaiki tata kelola […]
-
Target Pajak Besar Turun, Beban Bergeser
Pemerintah menurunkan target setoran pajak yang berasal dari wajib pajak besar, di tengah tingginya lonjakan target penerimaan pajak nasional. Kebijakan ini mengindikasikan perluasan pengejaran pajak pada non wajib pajak besar. Di 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar alias Large Tax Office (LTO) menargetkan penerimaan pajak Rp 688,7 triliun, setara 29,21% dari target […]
-
PPN Tiket Pesawat Ditanggung Saat Lebaran
Pemerintah kembali menggelontorkan insentif fiskal untuk menopang konsumsi masyarakat saat momentum libur idulfitri 1447 Hijriah. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026, pemerintah menanggung penuh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik. Beleid yang ditetapkan pada 6 Februari 2026 ini mengatur PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% atas […]
-
Penghapusan Iuran JKN Bebani Fiskal
Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penghapusan piutang iuran dan denda iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3. Kebijakan ini bertujuan untuk meredam beban keuangan masyarakat sekaligus memperluas kepesertaan aktif JKN di tengah tantangan akurasi data dan keberlanjutan fiskal. “Rancangan Perpres tersebut […]
-
Belanja Negara Membesar, Risiko Fiskal Menguat
Moody’s memperingatkan bahwa strategi pemerintah Indonesia yang mengandalkan ekspansi belanja publik berisiko menekan fiskal di tengah basis penerimaan negara yang masih lemah. Dalam riset tanggal 5 Februari 2026, Moody’s menilai kemampuan pemerintah memperluas basis pajak belum sebanding dengan rencana belanja, termasuk untuk program sosial berskala besar. Risiko ini kian menonjol mengingat defisit APBN 2025 telah […]
WA only