Mindblown: a blog about philosophy.
-
Hal-Hal yang Menyebabkan NIK Tak Bisa Padan dengan NPWP, Ini Kata DJP
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan ada beberapa hal yang menyebabkan nomor induk kependudukan (NIK) dinyatakan tidak valid ketika melakukan pemadanan NIK-NPWP di DJP Online. Penyuluh Pajak KPP Pratama Mataram Barat Dony Purnomo Sidik mengatakan mayoritas wajib pajak berhasil melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Namun, terdapat segelintir wajib pajak yang NIK-nya tidak dapat dipadankan karena perbedaan nama. […]
-
Pemda Bakal Gencar Memungut Pajak
Pemerintah daerah bisa lebih galak lagi dalam memungut pajak di wilayah masing-masing. Apalagi sudah ada beleid yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan gebrakan dalam memungut pajak atau yang lebih keren disebut local taxing power. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun . 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah […]
-
Ini Jangka Waktu Pemeriksaan Uji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pajak
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu pemeriksaan. Adapun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021, jangka waktu pemeriksaan itu meliputi jangka waktu pengujian serta jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. “Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik […]
-
Upload Faktur Kena Reject ETAXSERVICE, Pastikan NPWP Benar dan Lengkap
Seluruh perekaman faktur pajak kini dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-faktur. Namun, terkadang wajib pajak menemui kendala teknis saat mengunggah atau meng-upload faktur pajak. Salah satunya, reject faktur pajak dengan notifikasi ‘ETAXSERVICE-40004 Service Error, service tidak dapat dipanggil. Lakukan upload ulang. Tidak dapat mengambil data NPWP”. Jika hal itu terjadi, langkah utama yang perlu dilakukan adalah memastikan data NPWP lawan transaksi sudah benar […]
-
Kritik Penerapan Faktur 07, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.03/2021
Secara umum Free Trade Zone (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) merupakan salah satu bentuk dari zona ekonomi yang pada umumnya memiliki nilai ekonomi tinggi ataupun strategis nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian wilayah, agar terjadi pemerataan pembangunanan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah suatu negara tersebut. Fokus utama di dirikannya Free Trade […]
Got any book recommendations?
WA only