NEWS
-
Ajukan Pengurangan/Penghapusan Sanksi? DJP Bisa Minta Ini ke WP
Ditjen pajak (DJP) akan meneliti permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif yang memenuhi ketentuan. Penelitian tersebut dilakukan untuk memastikan alasan wajib pajak yang tercantum dalam permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif. Sesuai dengan ketentuan, alasan wajib pajak akan pertimbangkan apabila terkait dengan pengenaan sanksi akibat kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak. Adapun penelitian tersebut dilakukan berdasarkan pada dokumen, […]
-
Pacu Konsumsi, Vietnam Akan Turunkan Tarif Pajak Penghasilan
Vietnam menyiapkan jurus baru untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lewat perubahan kebijakan pajak. Vietnam akan menaikkan ambang batas penghasilan bebas pajak dan meningkatkan potongan pajak bagi tanggungan dalam upaya meningkatkan konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti dilansir Reuters, kebijakan baru pajak Vietnam itu dilaporkan media pemerintah Vietnam pada Jumat (17/10/2025), mengutip resolusi parlemen dan seorang menteri […]
-
Catatan Kritis Pajak: Capaian & Keluhan Warga Dalam Setahun
Memasuki setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, isu penerimaan pajak menjadi salah satu sorotan utama. Pasalnya, pemerintah menetapkan target ambisius untuk penerimaan negara guna berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR). Namun, kenyataannya kinerja penerimaan pajak belum sejalan dengan target, menyusul adanya sejumlah tantangan. Mulai dari pertumbuhan […]
-
DJP Evaluasi Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
Ditjen Pajak (DJP) sedang mengevaluasi skema insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) yang selama ini diberikan khusus untuk para pegawai pada sektor tertentu. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan PPh Pasal 21 DTP seyogianya bisa meningkatkan belanja pegawai yang dikeluarkan oleh pemberi kerja serta mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). “Sedang dievaluasi khususnya juga untuk melihat […]
-
Luhut Tegaskan Family Office Tak Perlu APBN, Cukup Diberi Zero Tax
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan rencana pembentukan family office tidak akan menggunakan dana dari APBN. Luhut mengatakan pembentukan family office akan sepenuhnya menggunakan dana dari investor. Menurutnya, negara hanya perlu membuat regulasi dan memberikan insentif pajak agar investor tertarik menempatkan dananya di Indonesia. “Family office itu enggak ada urusan dengan APBN. […]
WA only