Mindblown: a blog about philosophy.
-
Penyelenggara Layanan dan LJK Bisa Padankan NIK dan NPWP di Portal Ini
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) mengumumkan penyelenggara layanan publik, lembaga jasa keuangan, dan badan lainnya yang mensyaratkan NPWP dalam pemberian layanan perlu menggunakan NIK, NPWP 16 digit, atau NITKU sesuai dengan amanat PMK 112/2022. Untuk mendukung penyelenggara layanan publik, lembaga jasa keuangan, dan badan lainnya dalam melaksanakan PMK 112/2023, DJP bakal memberikan layanan pemadanan, baik secara […]
-
Regulator AS Kenalkan Proposal Aturan Untuk Berantas Kecurangan Pajak Kripto
Pertukaran mata uang kripto yang berbasis di AS seperti Coinbase. dan Kraken harus melaporkan informasi rinci tentang transaksi klien mereka ke Lembaga Pajak AS, Internal Revenue Service (IRS) mulai 2026 berdasarkan proposal Departemen Keuangan yang baru. Peraturan yang diusulkan dari Departemen Keuangan dan Layanan Pendapatan Internal menawarkan kejelasan tentang aturan pelaporan yang diberlakukan pada 2021 […]
-
Orang Pribadi Pakai NIK, Apakah NPWP Perusahaan Berubah? Ini Kata DJP
Orang pribadi akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Lantas, apakah NPWP perusahaan juga mengalami perubahan? Melalui laman resminya, Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan wajib pajak badan yang terdaftar dengan NPWP 15 digit sampai dengan 31 Desember 2023 akan diberikan NPWP 16 digit. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam PMK 112/2022. […]
-
Siap-siap Ditelepon, DJP Bakal Survei hingga Tagih Utang Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang melakukan survei terhadap wajib pajak (WP) melalui sambungan telepon. Survei dilakukan untuk mengetahui Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Tahun 2023. DJP menyatakan kegiatan survei dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kepuasan dari pengguna layanan. Survei akan berlangsung dalam metode wawancara dan menggunakan saluran telepon sepanjang Agustus-Oktober […]
-
DJP Jateng II catat penerimaan pajak Rp7,1 triliun hingga Juli
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II mencatat perolehan penerimaan negara sebesar Rp7,1 triliun selama periode Januari hingga Juli 2023. Kepala DJP Jawa Tengah II Slamet Sutantyo di Semarang, Rabu, mengatakan, realisasi sebesar itu sudah mencapai 53,55.persen dari target tahun ini yang mencapai Rp13,3 triliun Jika dibanding periode yang sama tahun lalu, kata dia, realisasi […]
Got any book recommendations?
WA only