Mindblown: a blog about philosophy.
-
Cara Membuat Kode Billing Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Badan
SURAT tagihan pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat seseorang atau badan terdaftar sebagai wajib pajak. Biasanya, STP ini diterbitkan karena wajib pajak bersangkutan tidak melakukan satu atau beberapa kewajiban pajak yang diamanatkan oleh undang-undang. Simak juga Hal-Hal yang […]
-
Berlaku Sejak 1997, Tarif PPN Thailand Dipertahankan di Level 7 Persen
Kementerian Keuangan Thailand menegaskan pemerintah akan mempertahankan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di level 7%. Kepala Kantor Kebijakan Fiskal sekaligus juru bicara Kemenkeu Pornchai Theeravet mengatakan pemerintah belum ada rencana untuk mengembalikan tarif PPN ke level 10%. Tarif PPN akan tetap dijaga rendah walaupun ada kebutuhan meningkatkan penerimaan, termasuk untuk mendanai program pensiun. “Kementerian Keuangan […]
-
Kepastian Revisi PP Perpajakan Sektor Migas, SKK Migas Sampaikan Ini
JAKARTA. Pemerintah menargetkan revisi atas 2 beleid yang mengatur tentang aspek perpajakan industri hulu migas bisa dirampungkan sebelum akhir 2023 ini. Kedua beleid yang dimaksud adalah PP 27/2017 mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan PPh di bidang usaha hulu migas, serta PP 53/2017 soal perlakukan perpajakan pada kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak […]
-
Keberatan Pajak Barang dari Luar Negeri Tinggi? Ini Prosedur Komplainnya
JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Kementerian Keuangan mempersilahkan publik untuk mengajukan keberatan jika tidak terima dikenakan pajak yang besar atas barang yang dibeli di luar negeri. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengemukakan bahwa penerima barang diperbolehkan mengajukan surat permohonan keberatan perbaikan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) […]
-
NIK-NPWP Belum Valid, WP Berisiko Tidak Dapat Layanan Publik
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak mengenai risiko jika NIK dan NPWP tidak dipadankan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (25/8/2023). Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Yudha Wijaya mengatakan jika tidak melakukan pemadanan, wajib pajak berisiko tidak bisa mendapatkan layanan publik. Menurutnya, hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan […]
Got any book recommendations?
WA only