Mindblown: a blog about philosophy.
-
Penduduk Negara Ini Paling Bahagia di Dunia, Padahal Pajaknya 56%
Finlandia adalah negara paling bahagia di dunia menurut World Happiness Report. Tak tanggung-tanggung, negara kecil di Eropa utara itu berada di ranking pertama dalam indeks kebahagiaan selama enam tahun berturut-turut! Padahal, Finlandia menerapkan pajak yang sangat tinggi, bahkan tertinggi di Eropa. Seorang penduduk Finlandia bisa membayar pajak hingga 56.95% jika masuk dalam kategori pendapatan tertinggi. Meski persentase […]
-
Ide Capres Soal Industri Ponsel: Penugasan BUMN hingga Insentif Pajak
Pengembangan teknologi dan informasi menjadi salah satu subtema yang dibahas dalam debat kelima capres-cawapres 2024, Minggu (4/2/2024). Pada debat tersebut, moderator Andromeda Mercury membacakan pertanyaan mengenai strategi pasangan calon dalam menciptakan kedaulatan teknologi informasi Indonesia. Pasalnya, impor ponsel pada 2023 tercatat mencapai Rp30 triliun, sedangkan investasi untuk membangun pabrik ponsel hanya sekitar Rp500 miliar. “Apa […]
-
PPh 21 dalam Form 1721-VIII Tidak Digunakan sebagai Kredit Pajak
PPh Pasal 21 yang tercantum dalam bukti potong PPh Pasal 21 bulanan (form 1721-VIII) bukanlah kredit pajak bagi wajib pajak orang pribadi pegawai tetap yang dikenai pemotongan pajak. Merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak No. PER-2/PJ/2024, PPh Pasal 21 yang dapat dikreditkan oleh pegawai tetap adalah PPh Pasal 21 yang tercantum dalam bukti potong PPh Pasal […]
-
Solusi Kerahasiaan Data Pemotongan PPh, Ada Fitur Baru e-Bupot 21/26
Ditjen Pajak (DJP) secara resmi meluncurkan fitur baru pada pada aplikasi e-Bupot 21/26, yakni user perekam. Fitur ini merespons kekhawatiran wajib pajak soal kerahasiaan pemotongan pajak penghasilan (PPh). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (5/2/2024). Sebagaimana yang telah disampaikan DJP dalam dokumen berjudul Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Bupot 21/26, user […]
-
Denpasar Terbitkan Aturan Baru Soal Tarif Pajak Daerah, Ini Daftarnya
Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Bali mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar 5/2023. Perda tersebut diterbitkan guna melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Melalui beleid yang berlaku sejak 1 Januari 2024 tersebut, Pemkot […]
Got any book recommendations?
WA only