Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jelang Deadline, DJP Bakal Kirim Email Blast kepada WP Peserta PPS
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak untuk segera merepatriasi harta bersih yang dideklarasikan melalui program pengungkapan sukarela (PPS) paling lambat 30 September 2022. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan wajib pajak peserta PPS memiliki keharusan untuk merealisasikan setiap komitmen yang telah disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH). DJP juga […]
-
Jokowi Minta Menteri dan Kepala Daerah Kompak Tangani Ancaman Inflasi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, untuk kompak menyiapkan strategi penanganan risiko inflasi. Ancaman inflasi, ujar Jokowi, menjadi ‘momok’ bukan hanya bagi Indonesia, tetapi seluruh negara di dunia. Risiko lonjakan barang pokok ini berakar dari ketidakpastian ekonomi global yang merembet ke pengambilan kebijakan ekonomi di dalam negeri. Salah satunya, […]
-
Ada resesi global, Apindo ingatkan kinerja ekspor RI terancam merosot
Kalangan pengusaha tengah mempersiapkan perusahaan-perusahaannya menghadapi dampak resesi ekonomi global yang akan terjadi tahun depan. Pengusaha memperkirakan dalam jangka pendek dampak resesi global akan menerjang kinerja ekspor terlebih dahulu. “Untuk jangka pendek, ekspor akan mengalami konstraksi,” kata Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani seperti dikutip, Rabu (28/9/2022). Menurut Ajib, perkiraan resesi tahun depan telah […]
-
Inggris tidak setuju kekhawatiran IMF atas pemotongan pajak
Kepala Sekretaris Departemen Keuangan Inggris Chris Philp mengatakan, tidak setuju dengan kekhawatiran yang diangkat oleh Dana Moneter Internasional (IMF) tentang anggaran pemotongan pajak pemerintah yang telah mengguncang pasar, dengan mengatakan hal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. “Saya melihat komentar IMF. Saya dengan hormat tidak setuju,” katanya kepada Sky News, seperti dikutip Reuters pada […]
-
Tok! DPR Setujui APBN 2023, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,3%
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2023 menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel yang memimpin rapat paripurna DPR menyatakan sebanyak delapan fraksi menyetujui RUU APBN 2023 untuk disahkan menjadi undang-undang. Fraksi tersebut adalah PDI-P, […]
Got any book recommendations?
WA only