NEWS
-
Pemerintah Klaim Potensi Penerimaan Pajak Rp 362 T Tak Dikejar demi Rakyat
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ada Rp 362,5 triliun per tahun penerimaan pajak yang tidak masuk ke kantong negara karena adanya fasilitas perpajakan. Artinya, potensi penerimaan tersebut diikhlaskan karena pemerintah memberikan insentif pajak. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan potensi yang direlakan itu adalah tax expenditure alias belanja perpajakan yang diberikan negara […]
-
Transfer ke Daerah Dipangkas, Pajak Daerah Bakal Naik Gila-gilaan?
Pemangkasan transfer ke daerah dari pemerintah pusat mengejutkan banyak pihak. Hal ini diduga dapat melahirkan kebijakan pemerintah daerah yang memberatkan warga, salah satunya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan Komisi II DPR RI, pemerintah daerah harus mendapatkan pendampingan selama proses kemandirian fiskal berjalan. “Jadi Kementerian dan komisi 2 bersepakat bahwa […]
-
Bangun Ekosistem Sehat, Tingkat Kepatuhan Pajak Perlu Diperkuat Secara Berkelanjutan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan tanpa harus mengulang kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty. Langkah ini ditempuh dengan membangun ekosistem perpajakan yang sehat, salah satunya melalui kerjasama dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Untung Supardi, mengatakan sinergi ini bertujuan […]
-
Pedagang Online Wajib Tahu! Ini Aturan Baru Pajak di PMK 37/2025
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Painan memberikan sosialisasi perpajakan melalui Radio Langkisau FM pada 23 Juli 2025 yang mengulas mengenai PMK 37/2025. Kepala KP2KP Painan Anna Damayanti menjelaskan PMK 37/2025 mengatur pemungutan PPh Pasal 22 terhadap pedagang online. Menurutnya, PMK ini merupakan kebijakan strategis yang menunjuk pelaku usaha tertentu sebagai pemungut PPh Pasal […]
-
Beredar Isu Daerah Naikkan PBB Imbas Pusat Efisiensi, Wamendagri Menepis
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah dipicu efisiensi anggaran pusat. Tercatat ada 104 wilayah yang menaikan PBB-P2. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, dari 104 wilayah tersebut hanya ada tiga daerah yang melakukan penyesuaian pada tahun 2025. Sementara sisanya dilakukan […]
WA only