NEWS

  • Kemenkeu Kembangkan Tax Control Framework, Akan Terintegrasi dengan IT

    Kemenkeu Kembangkan Tax Control Framework, Akan Terintegrasi dengan IT

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengembangkan tax control framework (TCF) yang terintegrasi dengan teknologi informasi guna membangun sistem kepatuhan pajak yang berbasis kepercayaan dan kolaborasi. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi meyakini penerapan TCF akan mendorong terciptanya kepatuhan kooperatif atau cooperative compliance. “Kami coba kembangkan cooperative compliance. Jadi bagaimana perusahaan […]

  • Dorong WP Manfaatkan Insentif Pajak, Airlangga: Jangan Takut Diaudit

    Dorong WP Manfaatkan Insentif Pajak, Airlangga: Jangan Takut Diaudit

    Pemerintah mengeklaim angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04% pada kuartal III/2025 mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia yang masih stabil. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pertumbuhan ekonomi nasional tersebut juga jauh lebih baik dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun lalu sebesar 4,95%. “Perekonomian dengan angka 5,04% berarti kita bisa menjaga di level 5%. Ini […]

  • Tak Klarifikasi Akses FP yang Dinonaktifkan, Status PKP Bisa Dicabut

    Tak Klarifikasi Akses FP yang Dinonaktifkan, Status PKP Bisa Dicabut

    Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menegaskan pengusaha kena pajak (PKP) yang tidak menyampaikan klarifikasi atas penonaktifan akses pembuatan faktur pajak dapat dibuat status PKP-nya oleh otoritas pajak. Penjelasan dari Kring Pajak tersebut merespons cuitan warganet yang menanyakankonsekuensi jika PKP tidak memberikan klarifikasi tersebut. Adapun ketentuanpenonaktifan akses pembuatan faktur pajak diatur dalam PER-19/PJ/2025. “Dalam […]

  • Ditjen Pajak Siapkan Sistem Baru Pemungutan Pajak Transaksi Digital Lintas Negara

    Ditjen Pajak Siapkan Sistem Baru Pemungutan Pajak Transaksi Digital Lintas Negara

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menyiapkan sistem baru untuk memungut pajak atas transaksi digital lintas negara. Sistem ini dinamai Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPPTDLN), yang dirancang untuk menjawab tantangan administrasi perpajakan di era ekonomi digital. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi, menjelaskan bahwa transaksi […]

  • Kemenkeu Ungkap 3 Tantangan Utama dalam Memajaki Ekonomi Digital

    Kemenkeu Ungkap 3 Tantangan Utama dalam Memajaki Ekonomi Digital

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menguraikan 3 tantangan utama yang dihadapi tiap otoritas pajak dunia, termasuk Indonesia, ketika hendak memajaki sektor ekonomi digital. Staf Ahli Menkeu Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi menyebut aktivitas ekonomi dahulu bergantung pada kehadiran fisik. Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital, aktivitas ekonomi dan transaksi kini sudah serba digital, tanpa […]

WhatsApp WA only