Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Jelaskan Beda PSE dan PMSE, Dukung Kebijakan Kominfo
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keungan menyebut terminologi Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE yang diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika berbeda dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (3/8/2022) menyampaikan PSE adalah penyelenggara yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem […]
-
Gencarkan Penagihan, Kantor Pajak Ini Sudah Kirim 38.559 Surat Teguran
Melalui unit vertikalnya, Ditjen Pajak (DJP) terus menggencarkan upaya peningkatan kepatuhan para wajib pajak. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melakukan tindakan penagihan terhadap wajib pajak yang memilih tunggakan. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II misalnya, telah mengirimkan 38.559 surat teguran sepanjang semester I/2022. Tak cuma itu, sebanyak 11.583 surat paksa juga telah disampaikan. Otoritas […]
-
Agar Hibah Orang Tua ke Anak Bebas Pajak, Perlu Dokumen Pembuktian?
Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan khusus tentang pembuktian harta hibah dari orang tua ke anak kandung. Namun, selama ada dokumen yang menunjukkan bahwa hibah yang diberikan memang dari orang tua ke anak dan sah secara hukum, dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bukti sah atas harta hibah. “Dalam ketentuan memang tidak disebutkan dokumen […]
-
Dirjen Pajak Beberkan Bukti Perekonomian Indonesia Bergeliat pada Semester I 2022
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan bukti-bukti bahwa perekonomian Indonesia makin bertumbuh pada semester I-2022. Hal ini bisa dilihat dari penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), baik dalam negeri maupun impor pada paruh pertama tahun 2022. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, mengungkapkan, penerimaan PPN dalam negeri pada semester I-2022 berhasil tumbuh 32,2% year on year (yoy). Pun penerimaan […]
-
Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Pemkab Lampung Utara Capai Rp1,8 Miliar
LAMPUNG UTARA – Tunggakan pajak kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mencapai Rp1,8 miliar. Hal ini diketahui dari data Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan Wilayah VI Lampung Utara, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. “Total tunggakan pajak hingga Juni 2022 mencapai Rp1,8 miliar,” kata Kepala UPTD Pendapatan Wilayah VI Lampung Utara, Mustafa Kamil, Selasa (2/8/2022). Hal ini diungkapkan Mustafa […]
Got any book recommendations?
WA only