NEWS
-
DJP Pastikan Restitusi Pajak Dilakukan Selektif dan Terukur
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memastikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dilakukan secara selektif dan terukur. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons dugaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menahan restitusi pajak sejumlah perusahaan. “Restitusi itu memang secara selektif, lebih terukur, lebih terencana, terarah sesuai dengan sektor yang memang betul-betul patuh,” kata Bimo di Jakarta, […]
-
Optimalkan Penerimaan PBB dan BPHTB, Pemda Integrasikan Data Tanah
Pemkab Maros, Sulawesi Selatan meneken perjanjian kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros guna meningkatkan integrasi dan pertukaran data pertanahan demi penerimaan pajak daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros M Ferdiansyah menilai integrasi data diperlukan untuk memperkuat pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB. Untuk itu, kerja sama dilakukan agar data objek pajak lebih akurat dan sesuai […]
-
Dirjen Pajak Ungkap Nasib ‘Nama Ajaib’ yang Dilantik Purbaya
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan nasib ratusan pejabat yang sudah dilantik Purbaya Yudhi Sadewa saat menjabat Menteri Keuangan. Menurut Bimo, daftar pejabat yang dilantik khususnya di Direktorat Jenderal Pajak akan dicek ulang terkait kapabilitas dan kelayakan. Jika tidak memenuhi, maka akan dibatalkan. “Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan, yang lain-lain tetap,” kata Bimo di […]
-
Sisa 3,5 Bulan, DJP Masih Optimistis Target Pajak Tercapai
Seiring dengan dilantiknya Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Ditjen Pajak (DJP) mendapat arahan untuk terus mengamankan penerimaan pajak dalam 3,5 bulan menjelang akhir tahun fiskal 2026. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan setiap kantor pajak akan menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam menghimpun penerimaan pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. “Kita kan tinggal 3,5 bulan, dan harus […]
-
Pemprov DKI Beri Keringanan PBB-P2 5 Persen hingga 30 September 2026
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengingatkan bahwa warga Jakarta masih memiliki 13 hari untuk menyelesaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan mendapatkan keringanan sebesar 5 persen, sebelum jatuh tempo pada 30 September. Jika PBB-P2 dibayarkan setelah 30 September 2026, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan berlaku, yakni sebesar 1 […]
WA only