NEWS

  • Dirjen Pajak: Ada Pengusaha Tahan Omzet agar Dapat Fasilitas PPh Final

    Dirjen Pajak: Ada Pengusaha Tahan Omzet agar Dapat Fasilitas PPh Final

    Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan sejumlah pengusaha mengatur strategi untuk bisa mendapatkan manfaat Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen. Atas dasar itu, Kementerian Keuangan mengusulkan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 tentang Penyesuian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. “Ada beberapa praktik dari wajib pajak yang mendapat fasilitas PPh […]

  • Dirjen Pajak Pastikan Tak Ada Pungutan Pajak Baru di 2026

    Dirjen Pajak Pastikan Tak Ada Pungutan Pajak Baru di 2026

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Bimo Wijayanto memastikan tidak akan ada pajak baru pada tahun depan. Hal ini ditegaskannya dalam acara Tax Time, CNBC Indonesia TV, dikutip Rabu (19/11/2025). Bahkan, dia juga mengungkapkan tidak ada kenaikan pajak. Padahal, target penerimaan pajak tahun 2026 meningkat hingga Rp Rp 2.357,7 triliun. “Tentu dalam upaya tersebut, kami […]

  • Jangka Waktu PPh Final 0,5% Mau Dihapus, Ini Bocoran Bos Pajak

    Jangka Waktu PPh Final 0,5% Mau Dihapus, Ini Bocoran Bos Pajak

    Jangka waktu penerapan PPh final 0,5% untuk wajib pajak (WP) orang pribadi dan perseroan perorangan (PT Perorangan) bakal dihapus. Hal itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto mengatakan, secara rinci poin yang akan direvisi adalah […]

  • Bimo Bakal Perketat Syarat Mantan Pegawai DJP Jadi Konsultan Pajak

    Bimo Bakal Perketat Syarat Mantan Pegawai DJP Jadi Konsultan Pajak

    Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan rencananya memperketat syarat bagi mantan pegawai Ditjen Pajak (DJP) untuk menjadi konsultan pajak. Ketentuan mengenai persyaratan konsultan pajak telah diatur dalam PMK 111/2014 s.t.d.d PMK 175/2022. Bimo berencana mensyaratkan mantan pegawai DJP menunggu 5 tahun jika ingin menjadi konsultan pajak, lebih panjang dari ketentuan saat ini selama 2 tahun. “Ketika […]

  • Kementerian Keuangan: Pajak Karbon Belum Prioritas di APBN 2026

    Kementerian Keuangan: Pajak Karbon Belum Prioritas di APBN 2026

    DIREKTUR Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan pungutan pajak karbon belum menjadi prioritas untuk diterapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja (APBN) 2026. Pemerintah bakal lebih mengutamakan instrumen perdagangan karbon global. Febrio menyatakan pemerintah masih memprioritaskan target pertumbuhan ekonomi tahun depan. “(Pajak karbon) enggak prioritas. Kita fokus di belanja, pertumbuhan ekonomi,” ucapnya […]

WhatsApp WA only