Mindblown: a blog about philosophy.
-
Perubahan Penandatanganan Faktur Pajak Tak Perlu Pemberitahuan ke KPP
Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan pengusaha kena pajak (PKP) bahwa adanya perubahan penandatanganan faktur pajak tidak perlu didahului dengan pemberitahuan ke KPP terdaftar. Apabila ada perubahan penandatanganan faktur pajak, PKP cukup melakukan pendaftaran melalui menu administrasi user pada aplikasi e-faktur desktop dan e-faktur web based. “Ketentuan tersebut juga berlaku untuk PKP baru,” cuit contact center […]
-
Normalisasi Harga Komoditas Jadi Tantangan Penerimaan Pajak Tahun Ini
Penurunan harga komoditas akan mempengaruhi pemerinaam tahun ini. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo tak menampik bahwa normalisasi harga komoditas akan mempengaruhi kinerja penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan (PPh) badan. Pasalnya, para pelaku usaha di sektor komoditas tersebut akan melakukan penyesuaian pembayaran angsuran PPh Pasal 25. “Ini memang tidak bisa dihindari, memang harga komoditas […]
-
PPh Pasal 21, PPh Badan, dan PPN Jadi Tumpuan Penerimaan Pajak 2023
Kinerja penerimaan pajak yang melambat dalam tahun berjalan ini akibat adanya tren penurunan harga komoditas menjadi salah satu bahasan media-media nasional pada hari ini, Rabu (28/6/2023). Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kinerja penerimaan pajak di tengah penurunan harga komoditas ini akan ditopang beberapa jenis pajak. Jenis pajak yang dimaksud antara lain PPh Pasal 21, […]
-
Transformasi Pajak Internasional dan Dampaknya terhadap Wajib Pajak
Lanskap pajak internasional saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan diterbitkannya beberapa peraturan oleh pemerintah. Tidak hanya di Indonesia, tetapi perubahan juga terjadi di tingkat global melalui inisiatif Proyek Anti-BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) yang diprakarsai oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan G20. Beberapa peraturan yang baru-baru ini diterbitkan oleh […]
-
Pelanggaran Pajak, Tidak Semua Perbuatan Langsung Dipidana
Kementerian Keuangan menegaskan tidak semua perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan pajak langsung dijatuhi dengan hukuman pidana. Dalam Laporan APBN Kita edisi Juni 2023, Kementerian Keuangan mengungkap adanya upaya administratif yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Adapun upaya yang dimaksud seperti penyampaian surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK). “Tidak semua perbuatan tersebut langsung dipidana. Ada upaya […]
Got any book recommendations?
WA only