NEWS
-
Apakah Ada Denda jika Tidak Memadankan NIK-NPWP sampai 30 Juni? Ini Penjelasan DJP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta wajib pajak untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga Minggu (30/6/2024). Dikutip dari Kompas.com, Rabu (29/5/2024), Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan bahwa implementasi NIK sebagai NPWP akan berlaku secara penuh mulai Senin (1/7/2024). Sementara itu, […]
-
Tata Cara Validasi NIK Jadi NPWP, Paling Lambat 30 Juni 2024!
Tanggal 30 Juni 2024 adalah batas waktu akhir pemadanan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Untuk itu, wajib pajak diharapkan segera melakukan pemadanan atau validasi NIK jadi NPWP sebelum akhir bulan ini. Dilansir laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemadanan NIK sebagai NPWP adalah implementasi Undang-Undang Nomor 7 […]
-
Penerimaan Pajak Turun, Pemerintah Perlu Memperkuat Fundamental Ekonomi
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak pada Januari hingga Mei 2024 sebesar Rp 760,4 triliun atau turun 8,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 830,5 triliun. Peneliti Center of Macroeconomics and Finance, Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abdul Manap Pulungan, mengatakan penerimaan pajak tahun ini agak berat karena bila […]
-
Citroën dan BYD Dipastikan dapat Insentif Impor Mobil Listrik CBU
Insentif bebas bea masuk dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) impor mobil listrik utuh atau completely built up (CBU) tampak masih sepi peminat. Pemerintah pun menyebut sejauh ini baru ada dua produsen otomotif saja yang menikmati insentif tersebut. Asal tahu saja, kebijakan insentif impor mobil listrik CBU tertuang dalam Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM No. 6 Tahun 2023. […]
-
Prabowo Disebut Perlu Naikkan Rasio Pajak hingga 12 Persen untuk Realisasikan Janji Politik
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto perlu meningkatkan rasio pajak (tax ratio) di kisaran 12 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini perlu dilakukan jika Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ingin merealisasikan seluruh janji politiknya. Selama masa kampanye Pemilu Presiden 2024, Prabowo menjanjikan sejumlah program […]
WA only