NEWS
-
RI Raup Pajak dari Sektor Ekonomi Digital Rp 26,75 Triliun
Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 26,75 triliun hingga 31 Juli 2024. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 21,47 triliun, pajak kripto sebesar Rp 838,56 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp2,27 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas […]
-
Anak Belum Dewasa, Bukti Potongnya Bisa Gunakan NPWP Orang Tua
Pemotong pajak dapat membuat bukti potong (bupot) PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh anak belum dewasa dengan menggunakan NIK anak yang tercantum dalam kartu keluarga atau akta kelahiran. Penjelasan dari otoritas pajak tersebut merespons pertanyaan dari warganet di media sosial. Kring Pajak menambahkan pemotong juga dapat menggunakan NPWP orang tuanya untuk membuat bupot PPh […]
-
Aturan Teknis Pajak Karbon Masih Belum Jelas
Hingga saat ini, masih belum jelas, kapan pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan oajak karbon di Indonesia. Padahal, penerapan pajak karbon tercantum dalam Undang-Undang Nomr 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sekretaris Kementrian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, kebijakan tersebut masih belum bisa pemerintah jalankan, lantaran belum ada aturan teknis dalam bentuk peraturan […]
-
Pemerintah Jokowi Simulasi Kenaikan PPN 12%, Jadi Berlaku 2025?
Pemerintah telah melakukan simulasi penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada awal 2025. Namun, untuk penerapannya masih tergantung keputusan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Seketaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, penghitungan simulasi hingga dampak dari penerapan PPN 12% itu pun sudah disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara pagi tadi. […]
-
Sri Mulyani Perketat Aturan Rekening Baru & Transaksi, Ini Alasannya!
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempertegas peran Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di lembaga keuangan. Aturan itu Sri Mulyani tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 70/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. PMK itu […]
WA only