NEWS
-
Pengawasan Aset Kripto Bakal Pindah ke OJK pada Tahun Depan
Otoritas Jasa Keuangan OJK telah menyiapkan peta jalan atau roadmap untuk pengembangan aset kripto di Indonesia. Merujuk pada Peta Jalan Pengembangan Dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital Dan Aset Kripto IAKD 2024-2028, disebutkan pengawasan atas aset kripto akan dialihkan dari Bappebti ke OJK pada tahun depan. “Berdasarkan UU P2SK, pengawasan aset kripto […]
-
Jadi Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar, BRI Diapresiasi Oleh Negara
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menjadi salah satu di antara 20 grup perusahaan nasional yang menjadi penyumbang setoran pajak terbesar di Indonesia sepanjang 2023. Atas raihan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI (DJP Kemenkeu) pun memberikan apresiasi dalam kegiatan bertajuk “Malam Apresiasi dan Penghargaan Hari Pajak 2024” di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Prosesi […]
-
Tak Ada Pembatalan, PPN Naik Jadi 12% di 2025 Sesuai UU!
Sinyal tarif pajak pertambahan nilai (PPN) akan tetap naik menjadi 12% pada 2025 semakin jelas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kenaikan tarif itu telah jelas menjadi amanat Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). “Kan undang undangnya sudah jelas ya. Kecuali ada hal yang terkait dengan Undang-undang, kan […]
-
Pajak Siap Intip Rekening, Ini Peringatan Sri Mulyani ke Bank Cs!
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan baru yang melarang setiap orang bersekongkol menutup akses bagi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk memperoleh informasi keuangan demi kepentingan perpajakan. Aturan itu Sri Mulyani tetapkan dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 70/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses […]
-
PPh atas Pembelian Barang Diskon oleh Pegawai, Begini Penegasan DJP
Dalam Nota Dinas No. ND-14/PJ/PJ.02/2024, DJP memberikan penegasan mengenai pemberian kenikmatan berupa fasilitas pengurangan harga atau diskon dari pemberi kerja kepada pegawai. Setidaknya ada 3 skema pemberian diskon tersebut. Pertama, diskon khusus pegawai atas pembelian barang produksi atau barang dagangan pemberi kerja. Adapun fasilitas diskon tersebut termasuk cakupan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan jika […]
WA only