NEWS
-
Pemerintah Apresiasi BRI Atas Kontribusi Pembayar Pajak Terbesar
Pemerintah memberikan apresiasi kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI karena menjadi satu di antara 20 grup perusahaan di Indonesia yang menjadi penyumbang setoran pajak terbesar sepanjang 2023. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI (DJP Kemenkeu) memberikan apresiasi dalam kegiatan bertajuk “Malam Apresiasi dan Penghargaan Hari Pajak 2024” di Kantor Pusat DJP, Jakarta, […]
-
Pemerintah Tingkatkan Otomatisasi dan Digitalisasi Perpajakan
Pemerintah akan melakukan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax System. Rencananya sistem perpajakan baru ini akan diluncurkan pada Desember 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, desain perubahan sistem perpajakan sudah dimulai sejak tahun 2018, dengan mengadopsi commercial of the self system yang sudah digunakan di banyak negara, untuk sistem perpajakan yang lebih baik. Coretax System […]
-
Wajib Pajak dengan Jenis Penghasilan Ini Tak Bisa Pakai PPh Final 0,5%
Wajib pajak dapat memanfaatkan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% sepanjang penghasilannya tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (3) PP 55/2022. Merujuk pada Pasal 56 ayat (1) PP 55/2022, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak […]
-
Hak dan Kewajiban Pajak Perhimpunan Penghuni Apartemen, Apa Saja?
Dalam memenuhi kebutuhan bersama atau publik, penghuni apartemen atau rumah susun biasanya membentuk perhimpunan penghuni. Tugasnya, mengurus hak dan kewajiban bersama antar penghuni dengan kelembagaan yang ‘setara’ dengan RT/RW di bidang kemasyarakatan. Pembiayaan pengelolaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dibebankan kepada penghuni melalui perhimpunan penghungi. Sistem pengumpulan biayanya bisa melalui iuran, termasuk iuran […]
-
Pemerintah Simulasikan Dampak Kenaikan Tarif PPN Jadi 12 Persen
Kemenko Perekonomian menyatakan pemerintah telah membuat simulasi mengenai dampak kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025 telah diamanatkan oleh UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP. Sebelum diterapkan, pemerintah melakukan simulasi mengenai keuntungan dan kerugiannya. “Sudah kami simulasikan plus-minusnya. Kira-kira potensinya berapa, kemudian dampaknya […]
WA only