Pemerintah terus berupaya mengejar tingkat kepatuhan pajak. Bahkan, pemerintah siap menagih setoran pajak warga negara Indonesia yang memiliki aset di luar negeri. Kabar terbaru, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2024 untuk bisa memberikan dan meminta bantuan penagihan pajak dengan negara lain atau yurisdiksi mitra. Beleid ini merevisi Perpres Nomor 159 Tahun […]

Wajib pajak yang ingin mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak yang diterbitkan Ditjen Pajak (DJP) dengan menggunakan fitur e-Objection di DJP Online harus memiliki sertifikat elektronik terlebih dahulu. Saat ini, permohonan keberatan bisa disampaikan dengan beberapa cara, seperti langsung ke kantor pajak; melalui pos dengan bukti pengiriman surat; melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir […]

Saat mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online melalui e-registration, wajib pajak perlu memilih klasifikasi lapangan usaha (KLU). Untuk kepentingan perpajakan, aktivitas atau kegiatan ekonomi wajib pajak memang dikelompokkan dalam KLU. Apapun profesi atau kegiatan ekonomi yang dijalankan, wajib pajak perlu memilih kode KLU yang paling sesuai. Jika wajib pajak berprofesi sebagai afiliator di […]

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus diberikan dalam pembuatan bukti pemotongan (bupot) 21/26 serta bukti pemotongan/pemungutan (pot/put) unifikasi instansi pemerintah. Pemberian informasi identitas berupa NPWP itu berlaku jika pihak yang dipotong dan/atau dipungut merupakan wajib pajak dalam negeri. Dalam aturan sebelumnya, masih ada 2 skema, yakni NPWP atau Nomor Induk Kependudukan (bagi orang pribadi yang […]