NEWS
-
Aktivasi Coretax 12,53 Juta, Pelaporan SPT Baru 5%
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat jumlah wajib pajak telah melakukan aktivasi akun Coretax terus bertambah, mencapai 12,53 juta wajib pajak hingga 26 Januari 2026. Dari jumlah tersebut, aktivasi didominasi oleh wajib pajak orang pribadi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Rosmauli memperinci, aktivasi akun oleh wajib pajak orang pribadi mencapai […]
-
631 Ribu Wajib Pajak Sudah Lapor SPT hingga 26 Januari 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen pajak Kementerian Keuangan mencatat perkembangan positif dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Hingga 26 Januari 2026 pukul 07.00 WIB, jumlah SPT Tahunan yang telah disampaikan wajib pajak mencapai 631.659 SPT. “Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode hingga 26 Januari 2026 (Tahun Pajak […]
-
Sidang Debottlenecking: Purbaya Warning Kemhub Soal Pajak Kapal Asing
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan kepada Kementerian Perhubungan (Kemhub) untuk segera menyelesaikan permasalahan apal asing yang beroperasi di Indonesia, khususnya yang tak membayar pajak penghasilan (PPh) dan Pajak pertambahan Nilai (PPN). Dalam sidang debottlenecking, Purbaya ingin Kementerian Perhubungan memperbaiki prosedur pembayaran pajak oleh kapal-kapal asing. Serta mewajibkan kapal asing melampirkan bukti setor […]
-
Setoran Pajak Kripto Tembus Rp719,6 Miliar, Segini Kontribusi Indodax
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp719,61 miliar hingga November 2025. Dari jumlah tersebut, Indodax menyumbang setoran pajak sebesar Rp376,12 miliar. Dengan capaian itu, Indodax berkontribusi lebih dari 50% terhadap total penerimaan pajak kripto nasional dalam periode yang sama. CEO Indodax William Sutanto mengatakan, kontribusi tersebut mencerminkan komitmen perusahaan […]
-
Purbaya Ubah Aturan Pajak BUMN, Merger hingga Akuisisi Lebih Fleksibel
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan kebijakan di bidang perpajakan terkait restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini diatur ulang mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan usaha. Hal itu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas […]
WA only