Mindblown: a blog about philosophy.
-
112.561 wajib pajak di Kota Mataram sudah melakukan pemadanan NIK
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram mencatat sebanyak 112.561 wajib pajak orang pribadi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat sudah melakukan pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) ke nomor pokok wajib pajak (NPWP). “Target kami sebanyak 143.385 wajib pajak orang pribadi harus melakukan pemadanan NIK ke NPWP dan sudah 78,50 persen yang sudah melakukan pemadanan hingga […]
-
Investigasi Tempo Suap Ditjen Pajak Terpilih Jadi Finalis Global Shining Light Award 2023
Liputan Majalah Tempo berjudul “Angin Ribut Suap Pajak” yang terbit pada 6 Maret 2021 terpilih menjadi finalis ajang penghargaan bergengsi Global Shining Light Award (GSLA) 2023. Tempo terpilih menjadi finalis bersama dengan 11 media lain dari seluruh dunia yang mengadakan liputan investigasi. “Penghargaan untuk menghormati ‘watchdog journalism’ di negara-negara berkembang atau transisi yang dilakukan di […]
-
Layanan Investasi IKN Bakal Dibuat Terpadu, Ditjen Pajak Terlibat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk membentuk sistem terpadu guna menangani investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Mengutip pernyataan Jokowi, Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono menyampaikan bahwa seluruh pelayanan terhadap investor di IKN akan dilakukan dalam satu pintu. “Untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan investasi ini, kami diminta untuk membuat satu one stop shop […]
-
Harus Tahu, NFT dan Kripto Bakal Masuk dalam RUU Pajak Uni Eropa Baru
Uni Eropa berencana untuk memaksa perusahaan kripto untuk memberikan rincian kepada otoritas pajak tentang kepemilikan klien mereka, menurut RUU baru di bawah undang-undang kebebasan informasi. Dilansir dari CoinDesk, Senin (15/5/2023), Undang-undang pembagian data, berdasarkan model dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), akan disetujui oleh para menteri keuangan minggu depan, dan akan memungkinkan otoritas […]
-
Untuk Pemda, Kemendagri: Siapkan Dokumen Potensi Pajak dan Retribusi
Pemerintah daerah (pemda) harus melakukan pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) di wilayahnya. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (16/5/2023). Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah IV Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Raden An’an A. Hikmat mengatakan sesuai dengan Pasal 102 UU HKPD, penganggaran PDRD dalam APBD mempertimbangkan kebijakan […]
Got any book recommendations?
WA only