Mindblown: a blog about philosophy.
-
Cuma Deklarasi Harta, Wajib Pajak Tak Perlu Lapor di e-Reporting PPS
Pelaporan realisasi repatriasi atau investasi hanya diwajibkan bagi peserta program pengungkapan sukarela (PPS) yang berkomitmen melakukan repatriasi atau investasi harta bersih dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH). Bila pada saat PPS digelar wajib pajak hanya melakukan deklarasi harta dalam negeri atau deklarasi harta luar negeri, wajib pajak tidak perlu menyampaikan laporan realisasi repatriasi atau investasi […]
-
Rencana Kenaikan PPN 12% Jalan Terus, Kebenaran Laporan SPT Diteliti
Publik kembali menyoroti rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Topik ini menjadi salah satu atensi netizen dalam sepekan terakhir. Seperti yang tertuang dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN dinaikkan menjadi 11% per 2022 lalu dan kembali naik menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025 mendatang. Kendati diadang dinamika […]
-
Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Bersifat Dinamis, Begini Maksudnya
Kementerian Keuangan menyebut kegiatan pengawasan wajib pajak bersifat sangat dinamis. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan Ditjen Pajak (DJP) secara berkala membuat daftar prioritas pengawasan wajib pajak agar kegiatan pengawasan dapat berjalan optimal. Meski demikian, daftar prioritas ini juga dapat berubah tergantung pada berbagai faktor seperti data dan situasi terkini. “Daftar […]
-
Sudah Lapor SPT Tahunan Kok Masih Terima SP2DK? Ternyata Ini Alasannya
Meskipun sudah menjalankan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, wajib pajak tetap berpeluang menerima Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari kantor pajak. Ternyata hal tersebut ada alasannya. Account representative KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal Sayidatur Rosyidah mengatakan pemberian SP2DK kepada wajib pajak bisa disebabkan adanya indikasi ketidaksesuaian data yang dimiliki kantor pajak dengan […]
-
Lewat PMK Nomor 48 Tahun 2023. Pemerintah Atur Ulang Tarif PPN Emas Perhiasan
Pemerintah mengatur ulang pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan/penyerahan emas dan jasa yang terkait. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan, pengaturan ulang ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, kesederhanaan, serta penurunan tarif. “Penurunan tarif […]
Got any book recommendations?
WA only