NEWS
-
Soal Kenaikan PPN, Sri Mulyani Ikuti Fatsun Politik Pemerintahan Baru
Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara terkait dengan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% ke 12% pada tahun depan. Menurutnya, kebijakan tersebut tetap akan tunduk terhadap peraturan yang sudah ada dan fatsun (sopan santun) politik yang dijalankan pemerintahan baru nanti. Kenaikan PPN menjadi 12% sejatinya telah diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan […]
-
Ringankan Beban WP, Pemkot Jogja Beri Pemutihan Denda dan Diskon PBB
Pemerintah Kota Yogyakarta, DIY, kembali memberikan insentif penghapusan denda pajak bumi dan bangunan (PBB) pada tahun ini. Kepala Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKAD RM Kisbiyantoro mengatakan penghapusan denda PBB diberikan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang kesulitan membayar tunggakan. Selain itu, pemkot juga memberikan diskon pokok PBB kepada wajib pajak yang menunggak. […]
-
Realisasi Penerimaan Pajak Pada Februari 2024 Mencapai Rp 269 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak pada Februari 2024 sebesar Rp 269,02 triliun. Angka ini setara 13,53% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Hanya saja, realisasi penerimaan pajak tersebut terkontraksi 3,9% year on year (YoY). Menter Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penerimaan pajak secara bruto trennya masih positif yang menunjukkan […]
-
Turun 3,9 Persen, Realisasi Penerimaan Pajak Tembus Rp269 Triliun
Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak dalam 2 bulan pertama ini mencapai Rp269,02 triliun, turun 3,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan dari PPh nonmigas sudah tercapai Rp14,26 triliun. Sementara itu, setoran PPN dan PPnBM sudah 13,37% dari target atau Rp108,48 triliun. “Kalau berharap pertumbuhannya seperti […]
-
Soal PPN 12%, Sri Mulyani Sebut Itu Tergantung Presiden Baru
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Meski sudah disepakati pemerintah dan DPR pada 2021 lalu, namun hal itu masih berpotensi diubah. Diketahui kesepakatan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pasal 7 menyebutkan kenaikan […]
WA only