NEWS
-
Dipertanyakan DPR RI, Pemerintah Bakal Kaji Implementasi Kenaikan Tarif PPN 12%
Komisi XI DPR RI kembali mempertanyakan implementasi penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah untuk mengkaji kembali pengenaan tarif PPN menjadi 12%. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini sudah tidak relevan lagi apabila mengenakan tarif PPN 12%. “Di sini […]
-
DJP Awasi Online Travel Agent Asing yang Belum Bayar Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen Pajak bakal terus mengawasi online travel agent (OTA) asing yang belum membayar pajak. Di sisi lain, Ditjen Pajak telah menunjuk sejumlah OTA asing sebagai pemungut PPN melalui sistem elektronik (PMSE). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menuturkan, pihaknya telah menunjuk OTA asing yang telah memenuhi kriteria untuk […]
-
Submit SPT Tahunan Gagal karena Token Tidak Valid, DJP Sarankan Ini
Kring Pajak memberikan solusi kepada wajib pajak orang pribadi terkait dengan adanya kendala saat pelaporan pajak secara online lantaran token yang didapat tidak valid sehingga gagal melakukan submit SPT Tahunan. Menurut Kring Pajak, kode eror token tidak valid disebabkan token yang tidak sesuai. Untuk itu, wajib pajak harus memastikan penulisan token sudah sesuai dengan yang […]
-
Aktivasi EFIN Tak Harus di KPP Terdaftar, Bisa Cari yang Terdekat
Kring Pajak memberikan penjelasan terkait dengan tata cara mengajukan aktivasi Electronic Filing Identification Number (EFIN) bagi wajib pajak orang pribadi sebagaimana diatur dalam PER-6/PJ/2019. Penjelasan oleh otoritas pajak tersebut merespons pertanyaan dari seorang warganet di media sosial. Kring Pajak menyatakan permohonan aktivasi EFIN bagi wajib pajak orang pribadi bisa dilakukan di luar kantor pelayanan pajak […]
-
Apa Bahaya PPN Naik Jadi 12 Persen Tahun Depan?
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini sebesar 11 persen bakal naik jadi 12 persen tahun depan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam Pasal 7 beleid tersebut ditetapkan tarif PPN sebesar 11 persen berlaku 1 April 2022 dari sebelumnya 10 persen. Kemudian naik lagi 1 persen […]
WA only